Enam Bulan Menjabat, Bupati Bima Bisa Lakukan Pra Mutasi

Bima (Suara NTB) – Mengacu pada aturan yang berlaku, yakni UU Pilkada dan UU tentang ASN. Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, sudah memiliki waktu dan kesempatan untuk melakukan mutasi dan rotasi para pejabat hingga pengisian jabatan yang lowong diruang lingkup pemerintahan Kabupaten Bima.

“Saya kira, tahapan pra mutasi bisa dilakukan karena waktu enam bulan sudah berlalu, kata Akademisi Bima, M. Tahir Irhas M.Ap kepada Suara NTB, Selasa, 23 Agustus 2016.

Iklan

Dikatakan, waktu enam bulan kemarin. Seharusnya dimanfaatkan oleh Bupati untuk melakukan penilaian terhadap kinerja aparatur yang ada, baik pejabat eselon dua hingga staf. Sebagai rujukan untuk melakukan rotasi dan mutasi.

“Pertanyaannya apakah penilaian itu sudah berjalan dan dilakukan atau belum ?. Karena dalam pengisian komposisi jabatan yang akan membantu Bupati, haruslah pejabat yang bisa diajak kerjasama serta memiliki standar penilaian kerja yang baik,” katanya.

Bupati, kata Tahir harus Dia menyarankan akan agar melakukan Inovasi, membuat terobosan baru Sehingga visi misi, program serta roda pemerintahan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Bupati tidak boleh terjebak dalam kisruh politik yang melahirkan peta konflik yang justru merugikan daerah

“Bupati sekarang adalah pemimpin di Kabupaten Bima. Tidak boleh terpengaruh dengan suhu politik yang berkembang, salahsatunya diinternal birokraksi. Karena ASN merupakan pejabat karir bukan Politik,” terangnya.

Selain itu, mengacu pada UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Kepala daerah harus segera melakukan perombakan karena perintah untuk melakukan mutasi dan rotasi sesuai mekanisme dan syarat yang ada dalam UU. Dengan diawali membentuk tim Pansel dari berbagai unsur agar jauh lebih efektif.

“ASN yang ditempatkan untuk menempati posisi jabatan strategis haruslah didorong dengan  peningkatan profesional, tes kualifikasi pendidikan, integritas pejabat. Merampungkan proses penilaian, hingga fit  and  propertest,” ujatnya.

Diakuinya munculnya  aturan baru yakni PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diyakini penghambat mutasi karena dianggap vital. Adanya aturan itu, justru Tahir berpendapat lain.

“aturan OPD ini mengisyaratkan hanya penyesuaian perangkat antara daerah dan pusat.SKPD yang strategis dan tidak permasalahan seperti Dikpora, BKD dan inspektorat, Pertanian karena SKPD ini memang harus ada didaerah. Bagi saya tidak ada masalahm,” ujarnya.

Dia berharap, Bupati dalam mutasi ini melaksanakan sesuai perintah UU tidak terjebak dalam agenda pilkada. Mengingat massanya telah selesai. Piur terjebak dalam pilkada karena agenda tersebut telah selesai dan harus diberikan ruang.

“Perlu diingatkan Bupati dan Wakil Bupati punya satu agenda besar. Yakni merealisasikan visi-misinya atau janji politik saat kampanye dulu,. Untuk mensuskeskan program ini diperlukan pejabat yang memiliki persamaan dan loyal,” pungkasnya. (uki)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here