Enam Bulan Gaji Karyawan PDAM Dompu Belum Dibayar

Ilustrasi Gaji (Pixabay)

Dompu (Suara NTB) – Gaji karyawan PDAM Dompu sejak enam bulan terakhir belum dibayar. Minimnya pendapatan yang bisa diserap, membuat PDAM harus menunggak gaji karyawan. Tidak hanya gaji, sejumlah iuran yang menjadi kewajiban PDAM juga masih tertunggak.

“Yang tertunggak ini, sisa gaji yang diterima (karyawan), iuran BPJS Kesehatan, (iuran) BPJS Tenaga Kerja, iuran dana pensiun, termasuk honor – honornya dewan pengawas itu yang tertunda,” kata Direktur PDAM Dompu, Agus Setiawan kepada Suara NTB di kantornya kemarin.

Iklan

Jumlah karyawan PDAM Dompu dari direktur hingga tenaga kontrak sebanyak 58 orang. Gaji karyawan perbulannya sebanyak Rp200an juta dan total dengan operasional yang menjadi kewajiban PDAM sekitar Rp270an juta per bulan. Sementara pendapatan PDAM rata – rata perbulan bila semua pelanggan membayar sekitar Rp400an juta. “Yang kita terima (pendapatan) kisaran Rp120 juta (per bulan),” kata Agus.

Pendapatan itu hanya bisa untuk membayar cicilan pinjaman karyawan ke bank sekitar Rp100an juta, tagihan listrik, dan biaya operasional ringan untuk tenaga kerja. Namun pada lebaran Idhul fitri 1442 H lalu, karyawan PDAM mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) yang diratakan dari direktur hingga penjaga kantor sebesar Rp350 ribu per orang. ‘’Kalau THR memang kita paksakan kemarin, tapi sekadarnya saja. Karena ada sisa setoran kita ke bank. Kita sama – sama 350 ribu. Rata dari direktur sampai penjaga,’’ jelasnya.

Minimnya pemasukan PDAM dari seharusnya pendapatan perbulan, diakui Agus, disebabkan beberapa faktor. Diantaranya soal intensitas air dan kualitas air yang diberikan kepada pelanggan. Dari 9 ribuan pelanggan, sekitar seribuan pelanggan tidak bisa ditagih karena tidak mendapatkan aliran air seperti sebagian wilayah Karijawa dan wilayah lainnya. Ada juga pelanggan yang mendapatkan air hanya pada kondisi – kondisi tertentu, dan itupun kualitas airnya sangat keruh.

Bahkan pada wilayah barat, sejak bendung Kamudi jebol, layanan tidak bisa maksimal seperti biasa. Air lebih sering macet karena pipa penangkap air diterjang banjir, bendung darurat jebol, dan ditutup sedimentasi. “Pada wilayah barat dari IPA Selaparang, sangat terbatas sekali pemasokan sejak jebolnya bendungan (penangkap air baku PDAM) di Kamudi,” terangnya.

Pada IPA Rora, Agus mengaku, pada musim kemarau mendapatkan debit air baku yang sangat terbatas. Karena PDAM harus berbagi air dengan petani untuk air irigasinya. Sehingga air yang dialirkan ke pelanggan sangat terbatas dan membuat PDAM harus menggilir pendistribusian air ke beberapa wilayah.

Selain itu, tingkat kebocoran air PDAM juga masih cukup tinggi dan masih adanyak praktik pemasangan liar. Pada tahun 2019 lalu, ada belasan pemasangan liar yang ditemukan dan oleh BPKP mengharuskan petugas yang memasang tersebut melakukan ganti rugi dengan pemotongan gaji bulanan. “Kalau untuk tahun 2020, kita tunggu hasil audit BPKP yang akan masuk beberapa hari kedepan,” katanya.

BPKP juga menilai PDAM Dompu tahun buku 2019, masih dalam kondisi perusahaan tidak sehat. Ditambah dengan kerugian PDAM sejak tahun berdiri hingga tahun 2020 lalu sebanyak Rp9 M dan itu berdampak pada pembukuan. “Karena kondisi itu, makanya PDAM belum berkewajiban menyetorkan deviden ke pemerintah. Walaupun dalam MoU (penyertaan modal Rp10 M dalam 5 tahun terakhir), PDAM harus setorkan dividen ke kas daerah,” ungkap Agus. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional