Empat Kasus Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa melimpahkan empat perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi ke Pengadilan Tipikor Mataram untuk disidangkan. Kasus yang terjadi di Sumbawa dan KSB tersebut rencananya dilimpahkan pada Kamis, 15 Juni 2017.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH menyebutkan, empat perkara yang akan dilimpahkan yakni Kasus Pembangunan Rumah Adat KSB dengan tersangka TM, kasus pengadaan Kapal Perintis dengan tersangka Af dan SW. Kemudian kasus dugaan penyimpangan Uang Persediaan (UP) Dinas Dikpora KSB dan kasus dugaan pungli oknum anggota polisi kepada pengusaha lobster dengan tersangka INA.

Iklan

“Besok (Kamis red) kita limpahkan kePengadilan Tipikor empat perkara,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Sumbawa, Rabu, 14 Juni 2017.

Dijelaskannya, terhadap perkara tersebut pihaknya sudah menyelesaikan dakwaannya. Selain itu tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga sudah dibentuk. Mengenai kapan waktu disidangkan, pihaknya belum mengetahui jadwalnya. “Jadwal sidangnya belum, kita limpahkan dulu,” tukasnya.

Selain empat perkara ini, pihaknya juga berupaya menyelesaikan kasus lain secepatnya. Seperti kasus dugaan penyimpangan dana desa Pamanto Kecamatan Empang dengan tersangka oknum Kades berinisial JM. Disamping juga mendalami adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain. Selain itu juga kasus dugaan penyimpangan pengadaan ambulan emergency RSUD Sumbawa yang kini masih dalam tahap penyelidikan.

Seperti diberitakan, pembangunan Rumah Adat KSB diduga terjadi penyimpangan. Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp 2 miliar ini dalam pelaksanaanya mangkrak. Mengingat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena pelaksananya kabur.

Adapun pengerjaan dilakukan PT. AS. Dari hasil perhitungan, volume pengerjaannya hanya 4,5 persen. Namun diduga kontraktor pelaksana sudah menerima pembayaran Rp 500 juta dari nilai kontrak. Berdasarkan hal tersebut jaksa menetapkan PPK sebagai tersangka. Kini PPK sudah menyelesaikan hukumannya.

Dari pengembangan, jaksa kembali menetapkan satu tersangka baru yakni rekanan berinisial TM. Saat ini TM sudah ditahan pihak kejaksaan setelah sebelumya beberapa kali mangkir dari panggilan jaksa. Kemudian kasus dugaan penyimpangan UP Dinas Dikpora KSB melibatkan mantan bendahara dinas setempat berinisial El sebagai tersangka.

Yang bersangkutan diduga menggelapkan Uang Persediaan (UP) di dinas setempat senilai Rp 800 juta. Dana tersebut bersumber dari APBD tahun 2014. Sedangkan dugaan penyimpangan pengadan kapal perintis terjadi tahun 2009 lalu senilai Rp 270 juta.

Pengadaan oleh Dishubkominfo Sumbawa saat itu, diperuntukkan sebagai sarana transportasi laut warga Pulau Moyo dan Pulau Medang. Kasusnya mencuat setelah adanya kejanggalan dari kondisi fisik kapal. Setelah ditelusuri ternyata dua kapal tersebut merupakan kapal bekas yang dibeli dari seorang nelayan Pulau Kaung dan kapal hasil pelelangan Amanwana Resort.

Kapal tersebut dicat sehingga terlihat baru. Namun belum sampai sebulan digunakan, kapal mengalami kerusakan. Hasil audit investigasi BPKP, kerugian negara yang ditimbulkan sekitar Rp 244 juta. Tiga orang tersangka ditetapkan. Dua diantaranya yakni SW selaku rekanan dan Af selaku PPK. Satu tersangka lainnya yakni KPA sudah dihentikan penyidikannya.

Sementara oknum anggota polisi di jajaran Polres Sumbawa berinisial INA diketahui melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha bibit lobster. Modusnya yang bersangkutan menakuti pegusaha karena melakukan penangkapan bibit lobster dengan meminta sejumlah uang dan mengimingi supaya tidak diproses. Dari pemeriksaan yang dilakukan, diketahui uang yang ditransfer melaui rekening tersebut sekitar Rp 4,2 juta. (ind)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional