Empat Kasus di Kota Mataram, Bahan Keterangan Belum Lengkap

Kadek Adi Budi Astawa. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Penanganan empat kasus anggaran Kota Mataram masih berlanjut. Permintaan data dan keterangan bergilir dilakukan. Hal itu untuk menemukan gambaran kasus dan konstruksi hukumnya. “Kasusnya belum ada yang kita gelar perkara-kan karena bahan keterangannya belum lengkap,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi akhir pekan lalu.

Permintaan keterangan dimaksud yakni klarifikasi pihak-pihak terkait. Termasuk diantaranya kepala OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Kabid pada OPD lingkup pejabat pembuat komitmen, rekanan, kemudian ahli. “Kita masih klarifikasi pihak-pihak terkait,” imbuhnya. Empat kasus ini antara lain anggaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) untuk penanganan Covid-19 tahun 2020. Insentif Nakes Kota Mataram pada tahun 2020 lalu disalurkan pemerintah pusat untuk enam bulan awal penanganan Covid-19. Bentuknya dalam Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp3,8 miliar. Sementara sisa empat bulannya diambilkan dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Iklan

Insentif Nakes empat bulan terakhir tahun 2020 itu tertunggak. Pembayarannya dianggarkan pada tahun 2021 ini sebesar Rp4 miliar. Dana itu diambil dari alokasi anggaran sebesar Rp11,1 miliar melalui Dinas Kesehatan Kota Mataram. Kadikes Kota Mataram dr Usman Hadi sudah diklarifikasi. Kemudian kasus pengadaan JPS Kota Mataram tahun 2020. Pada penyaluran tahap I, Pemkot Mataram menunjuk dua rekanan, yakni CV Bangil Persada dan CV Niaga Jaya Mandiri. Penyaluran JPS penanganan pandemi Covid-19 Kota Mataram menghabiskan anggaran Rp43 miliar. Dalam kasus ini, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Asnayati sudah dimintai keterangan.

Satu paket JPS nilainya Rp250 ribu. Paket berisi Isinya beras 10 kilogram, 1 liter minyak goreng, sarden, makanan olahan UMKM seperti abon ikan, kerupuk, dan kue kering, 1 kilogram gula, sabun cair dan sabun batangan. Penyaluran tahap pertama dan kedua menggunakan anggaran Rp8,6 miliar. Sasaran bantuannya untuk 19.803 KK. Empat rekanan turut serta dalam pengadaan barang dan penyalurannya. Sementara sasaran penyaluran tahap ketiga sampai tahap kelima sebanyak 32.548 KK dengan enam rekanan pelaksana.

Selanjutnya kasus Proyek bantuan perahu sampan Kota Mataram tahun 2020. Bantuan ini untuk 15 kelompok nelayan. Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram Hj Baiq Sujihartini sudah dimintai keterangan. Pengadaan sampan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp2,4 miliar. Rp1,65 miliar diantaranya digunakan untuk pengadaan perahu sampan. Realisasinya dalam bentuk pengadaan perahu sampan ukuran 3-4 GT dan perahu sampan lebih kecil dari 3 GT. Termasuk di dalamnya mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan seperti inverter dan jaring. PT DSS asal Surabaya memenangkan tender dengan harga penawaran Rp1,645 miliar.

Terakhir kasus retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Mataram. Kepada dinasnya, M Saleh sudah diklarifikasi. Tahun 2020, retribusi parkir Kota Mataram hanya tercapai Rp2 miliar dari target sebesar Rp12,5miliar seperti tertuang dalam APBD-P Kota Mataram tahun 2020. Padahal, Balitbang mencatat potensi parkirnya Rp25 miliar. Sementara pada tahun 2019, target retribusi parkir sebesar Rp5 miliar dengan capaian di bawah 50 persen. Indikasi kebocoran retribusi parkir ini diduga pada karcis parkir yang beredar tanpa porporasi Dinas Pendapatan. Lahan parkir di Kota Mataram tercatat sebanyak 763 titik. (why)

Advertisementfiling laporan pajak ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional