Empat Daerah Diminta Segera Tetapkan Calon Terpilih

Suhardi Soud (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Setelah keluarnya Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Diketahui empat dari tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 di Provinsi NTB tidak disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Maka empat daerah tersebut bisa melanjutkan tahapan berikutnya yakni penetapan Paslon terpilih.

Empat daerah yang hasil pilkada-nya tak digugat ke MK yakni Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat dan Dompu. Sementara tiga daerah lainnya yakni Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa dan Bima digugat ke MK.

Iklan

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB Selasa, 19 Januari 2021 mengatakan bahwa empat daerah tersebut agar segera menyiapkan agenda penetapan Paslon terpilih hasil Pilkada serentak 2020, paling lambat lima hari setelah keluarnya keterangan dari MK.

“Bagi daerah yang tidak digugat, maka setelah keluar surat dari KPU dia harus segera melakukan penetapan calon terpilih untuk empat daerah yakni KLU, Mataram, KSB dan Dompu. Rapat pleno penetapan dilakukan secara terbuka dengan mengundang pihak Bawaslu dan para Paslon,” ujarnya.

Berdasarkan perolehan suara terbanyak yang telah ditetapkan KPU. Maka Paslon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terpilih di empat daerah tersebut yakni, pasangan H. Djohan Sjamsu-Danny Carter Febrianto di Kabupaten Lombok Utara, Pasangan H. Mohan Roliskana-TGH Mujiburahman di Kota Mataram, Pasangan Musyafirin-Fud Saifuddin di Kabupaten Sumbawa Barat, dan pasangan Abdul Kadir Jaelani-Parsan di Kabupaten Dompu.

Ketua KPU Kota Mataram, Muhammad Husni Abidin yang dikonfirmasi terkait dengan kesiapan penetapan Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih mengatakan pihaknya belum berani memastikan kapan jadwal akan menggelar rapat pleno penetapan Paslon terpilih. Pasalnya sampai dengan saat ini KPU Kota Mataram belum menerima surat resmi dari KPU RI.

“Betul sudah keluar BRPK dari MK, tapi itu didampaikan ke KPU RI, dan nanti KPU RI akan bersurat ke daerah-daerah yang tak digugat untuk melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih. Sampai sekarang belum kita terima suratnya,” katanya.

Jika surat dari KPU RI sudah diterima pihaknya, maka akan langsung menetapkan jadwal agenda penetapan paslon terpilih. Sebab berdasarkan aturan, dasar untuk penetapan Paslon terpilih yakni harus ada surat dari KPU RI terkait dengan tidak adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di MK.

“Surat itu yang penting, jadi dasar kita. Kalau belum ada itu tidak bisa meskipun kita sudah tahu bahwa Kota Mataram tidak ada gugatan. Kita tunggu saja, mungkin dalam satu dua hari ini akan keluar, maka dalam pekan ini bisa kita melakukan penetapan paslon terpilih,” pungkasnya. (ndi)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional