Empat Bulan Tak Digaji, Honorer Setwan Dompu Mengadu ke Bupati

Tenaga Honor Setwan DPRD Dompu saat mengadukan keterlambatan pembayaran gaji di ruang rapat Bupati, Selasa,  15 Januari 2019. (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Puluhan tenaga honor daerah di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Dompu kembali bereaksi. Mereka turun masih dengan tuntutan yang sama, yakni meminta pimpinan dewan segera membayar gaji 140 honorer yang ditunggak selama empat bulan.

Aksi kedua itu sebetulnya difokuskan untuk menagih janji Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos, yang sebelumnya mengaku siap melunasi gaji meraka  Januari ini. Sayangnya, di rumah dinasnya ia tak berhasil ditemui dengan alasan tengah berada di luar daerah.

Iklan

Menyesali sikap pimpinan legislatif yang dianggap tidak bertanggung jawab itu, puluhan honorer lantas mengadukan persoalan ini ke Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin.

Salah seorang Honorer Setwan, Abubakar di sela aksinya membeberkan, aksi lanjutan ini untuk menagih janji Ketua DPRD yang mengaku siap melunasi tunggakan gaji 140 honorer selama empat bulan, dari September-Desember 2018. Totalnya Rp392 juta dengan jatah masing-masing per bulan Rp700 ribu.

“Dulu kita dijanji Januari ini untuk pembayaran, tapi sampai sekarang tidak dicairkan juga makannya kita tagih,” kata di menjawab Suara NTB.

Belum diketahui pasti alasan tak kunjung dibayarnya gaji 140 honorer ini. Padahal, gaji tersebut sudah jelas-jelas dianggarkan khusus pemerintah tiap tahun. Karenanya, patut dicurigai uang yang menjadi haknya itu sudah masuk dalam kantong pribadi oknum dewan.

Sementara itu, Sekda Dompu. H. Agus Bukhori yang menerima kedatangan honorer untuk mengadukan persoalan ini ke Bupati menjelaskan, gaji tenaga honor Setwan DPRD tahun 2018 lalu memang dianggarkan hanya untuk delapan bulan. Selanjutnya, direncanakan akan dilengkapi dengan memanfaatkan anggaran di APBD Perubahan.

Namun demikian, dalam perjalanannya pembahasan APBDP ternyata tidak mengacu pada Perda, melainkan ditetapkan lewat Perbup. Sehingga, dengan nomenklatur tersebut tidak diperbolehkan adanya penambahan anggaran. Termasuk untuk pembayaran gaji honorer Setwan.

Kendati begitu, gaji honorer akan tetap piutang pemerintah yang harus dibayar. Hanya saja pihaknya masih menunggu payung hukum untuk mendasari pembayaran jasa yang dilakukan selama empat bulan itu. “Sekarang teknik kami untuk menyiasati itu kita suruh audit dulu Inspektorat, rekomendasi hasil audit inilah yang dapat kami bayarkan. Jadi itu prosesnya,” tegas dia. (jun)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional