Empat BPSK Terbentuk, Pemprov Tekankan Minimalisir Sengketa Konsumen ke Meja Hijau

Sekda NTB dan kepala dinas perdagangan NTB bersama para pengurus BPSK yang sudah dilantik berpose bersama.(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Empat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di NTB resmi terbentuk. Kehadiran BPSK ini diharapkan dapat meminimalisir persoalan konsumen, apalagi hingga berlanjut ke meja hijau. Empat BPSK yang sudah terbentuk ini adalah BPSK Kota Mataram, BPSK Kabupaten Lombok Barat, BPSK Kabupaten Lombok Utara dan BPSK Kabupaten Sumbawa. Enam yang belum terbentuk adalah BPSK Kabupaten Lombok Tengah, BPSK Kabupaten Lombok Timur. BPSK Kabupaten Sumbawa Barat, BPSK Kabupaten Dompu, BPSK Kabupaten Bima dan BPSK Kota Bima.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, melalui Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi Rabu, 20 Januari 2021 melantik pengurus BPS Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara di gedung Graha Bhakti. Pengurus yang sudah dilantik ini diharapkan dapat menjembatani persoalan-persoalan konsumen dengan pengusaha, atau dengan stakeholdersnya. “Kalau ada persoalan konsumen, tidak mesti persoalan konsumen itu  sampai ke meja hijau (pengadilan),” jelas Sekda.

Iklan

Pola relasi produsen dan konsumen saat ini dinilai komplek. Tidak sesederhana zaman tradisional misalnya yang menggunakan pola barter. Kesepakatan terjadi dengan pertukaran barang dengan barang atau sejenisnya. Mekanisme pasar sederhana. Saat ini lebih dari itu, sudah menggunakan pola relasi dengan IT. Tidak terjadi interaksi langsung antara pemilik barang dan pemilik modal. Antara konsumen dan produsen terjadi gabs.

Sehingga potensi konflik produsen dan konsumen meningkat dengan mekanisme pasar di zaman modern ini. “Kita tidak berharap potensi konflik ini tidak tertangani dengan baik. Sehingga BPSK ini kita harapkan, sekecil apapun ada potensi gejolak antara produsen dan konsumen, diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Di mediasi, sehingga tak harus berlarut-larut ke proses hukum,” imbuhnya.

BPSK ini ruhnya sama dengan Bale Mediasi yang disiapkan oleh Pemprov NTB untuk membantu masyarakat, pemerintah dan stakeholdersnya dalam penyelesaian permasalah domestik, maupun lokal. Dapat diselesaikan secara mandiri, tanpa harus melewati proses hukum yang panjang dan berbelit. Kemudian bermuara pada kalah jadi abu, menang jadi arang (tidak ada yang diuntungkan).

“Kita titipkan kepada pengurus yang dapat amanah di BPSK untuk melaksanakan fungsi-fungsi mediasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian kabupaten/kota yang belum membentuk BPSK, kita harapkan agar disegerakan,” demikian Sekda. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si juga menekankan kepada kabupaten/kota yang belum membentuk BPSK. Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan menurutnya memfasilitasi pembentukan pengurus. hingga proses pelantikan.

“Yang terpenting buat gabungan yang terdiri dari unsur produsen, konsumen, dari unsur praktisi hukum dan pemerintah. Kita fasilitasi semuanya sampai dilantik,” ujarnya. Riawayat laporan sengketa konsumen pada tahun 2020 dianggap masih tinggi. Didominasi oleh pengaduan konsumen terhadap lembaga pembiayaan (finance). Harapannya, keberadaan BPSK di empat kabupaten/kota ini dapat menjadi perpanjangan tangan untuk memediasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konsumen di kabupaten/kota. (bul)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional