Elpiji 3 Kg Langka, Ada Oknum Diduga Manfaatkan Covid-19

Soekarno, Hj. Sri Suzana. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Harga Elpiji 3 kg diduga dipermainkan di tengah pandemi Covid-19. Akibatnya, harganya melonjak jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ketetapan pemerintah. Harga di tingkat konsumen di Dompu bahkan kini bisa di atas Rp30 ribu per tabung isi ulang dari ketetapan pemerintah Rp16,5 ribu per tabung. Jalur distribusi yang panjang diduga menjadi pemicu tingginya harga gas Elpiji subsidi dan adanya kecemburuan di tengah naiknya harga sembako di masa Covid-19.

Kepala Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Dra Hj Sri Suzana, MSI kepada Suara NTB, Selasa, 2 Juni 2020 mengakui adanya kenaikan harga Elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah. Informasi itu diketahuinya dari media sosial dan keluhan masyarakat. saat ini pihaknya sedang menelusurinya.
“Kita sedang menelusuri sumber masalahnya. Kalau kedapatkan, minimal surat teguran akan kami sampaikan,” kata Hj Sri Suzana.

Iklan

Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Dompu, Soekarno, ST, MT yang dihubungi terpisah menegaskan sudah menkoordinasikan soal tingginya harga gas 3 kg ke pertamina. Tidak ada kelangkaan Elpiji dan tidak pula ada kendala dalam pendistribusian gas Elpiji di lapangan. Tetapi fakta lapangan menunjukan adanya kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. “Saya dapat laporan dari Pekat, harganya sudah di atas Rp30 ribu per tabung isi 3 kg,” katanya.

Soekarno menduga, adanya permainan pada rantai antara agen hingga pengecer. Karena tidak mungkin pengecer menjual gas Elpiji di atas ketetapan pemerintah bila mereka mendapatkan secara normal. Dugaan itu bisa oleh sopir angkutan gas isi ulang, karena pengakuan pihak pertamina adanya beberapa sopir yang diskors.
“Pihak pertamina minta menunjukan agen atau pangkalan yang menaikan harga, termasuk bila ada sopir yang minta biaya tambahan. Catat nama agen dan nomor polisi mobilnya, laporkan ke pertamina atau ke kami. Kami pastikan akan menindaknya,” kata Soekarno.

Namun pertamina, kata Soekarno, tidak bisa menindak untuk kalangan pengecer. Sehingga dibutuhkan sinergi dengan Dinas Perdagangan untuk menindaknya. Pertamina hanya bertanggungjawab pada agen dan pangkalan. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional