Eksploitasi Air Tanah Mentigi Bay, Direktur PT GPL Jadi Tersangka

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, Darsono Setyo Adjie (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Direktur PT Greenland Property Lombok, berinisial BS ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pengeboran dan pengolahan air tidak sesuai izin. Warga negara asing asal Jerman itu disangka mengelola air tanah untuk kepentingan komersil. Sementara perusahannya bergerak di bidang konstruksi.

“Direktur PT Greenland sudah tersangka. Inisialnya BS,” ucap Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, Senin, 5 November 2018.

Iklan

Dia menjelaskan, perusahaan penanaman modal asing PT GPL ternyata izin PMA nya sudah berakhir sejak tahun 2012. Bukan cuma tidak punya izin olah air, tapi juga berkegiatan bisnis di Lombok.

“Dia ini izinnya hanya untuk jasa konstruksi bukan pengelolaan air. Izinnya juga sudah mati sehingga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun termasuk ngebor (air),” terang Darsono.

Penyidik sedang mengagendakan pemeriksaan BS sebagai tersangka. Pekan ini BS akan dipanggil menghadap penyidik.

Dalam penyidikan kasus ini, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB sudah memeriksa sejumlah saksi. Diantaranya, Kepala Desa Melaka, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lombok Utara, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Utara, dan jajaran direksi dan komisaris PT GPL, serta ahli.

PT GPL mengantongi rekomendasi dari desa untuk mengurus perizinan ke instansi terkait pada Oktober 2017 lalu. Namun izin tidak kunjung terbit.

Penyidik -dari hasil cek lapangan- juga menemukan adanya aktivitas pengeboran, pemasangan meteran, mesin pengolahan, dan jaringan perpipaan ke pelanggan.

Kasus tersebut semula dilaporkan Lombok Utara Corruption Watch (LUCW). Disebutkan PT GPL di Desa Malaka, Pemenang, Lombok Utara diduga melakukan pengeboran air secara ilegal. Eksploitasi air tanah sejak tahun 2012 tersebut diduga dikomersilkan dengan harga Rp25 ribu per-28 m3. (why)