Eksekusi Pokir Jangan Tunggu Akhir Tahun

Nyayu Ernawati. (Suara NTB/dok)

BATALNYA Pemkot Mataram melanjutkan program JPS (Jaring Pengaman Sosial) cukup dimaklumi oleh anggota DPRD Kota Mataram. Minimnya anggaran yang tersedia menjadi alasan utama Pemkot Mataram urung melanjutkan program pemberian bantuan sembako tersebut.

‘’Kemarin ketika rapat dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah daerah) Kota Mataram terkait dengan refocusing anggaran. Jadi kami sudah usulkan itu (melanjutkan JPS, red). Cuma, menurut Ketua TAPD, sangat minim anggaran yang ada. Jadi diprioritaskan dulu untuk penanganan Covid-19,’’ ujar anggota Badan Anggaran DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., kepada Suara NTB usai vaksinasi tahap II di Kantor DPRD Kota Mataram, Rabu, 17 Maret 2021.

Iklan

Adapun terkait JPS maupun bantuan-bantuan lainnya diharapkan, peran anggota dewan melalui pokir agar dapat membantu masyarakat. ‘’Alhamdulillah, kami di dewan sudah menganggarkan itu terkait dengan bantuan-bantuan ekonomi kerakyatan. Bersinergi kan jadinya,’’ kata Nyayu. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini mengungkapkan, bahwa ketika dewan melaksanakan reses (penyerapan aspirasi masyarakat), permintaan melanjutkan program JPS muncul dari masyarakat.

Bahkan, masyarakat berharap JPS tidak lagi berupa sembako, melainkan bantuan langsung tunai. Namun karena batal dilanjutkan oleh Pemkot Mataram, semua anggota dewan, menurut Nyayu tentu memiliki komitmen yang sama. Bagaimana meringankan beban ekonomi masyarakat. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini sepakat untuk pemulihan ekonomi masyarakat melalui pokir.

‘’Saya menekankan kepada TAPD, karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, janganlah di akhir-akhir tahun eksekusinya,’’ tegas Nyayu. Karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, bantuan social dari anggota dewan yang seharusnya dapat mendukung perekonomian masyarakat, justru diberikan di akhir tahun.

‘’Malah ada yang sampai, oke administrasinya selesai sampai tanggal 31 Desember tapi pelaksanaannya di tahun berikutnya,’’ sesalnya. Nyayu berharap, ketika masyarakat membutuhkan bantuan-bantuan terkait bantuan ekonomi, anggaran dewan, mampu memback up hal tersebut. ‘’Jadi kita betul-betul bersinergi dalam hal ini,’’ imbuhnya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini menyadari bahwa kebutuhan anggaran tidak melulu untuk penanganan covid-19. ‘’Ada juga hal lain yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya penanganan sampah maupun kebutuhan mendasar lainnya. Sehingga memang harus seperti itu yang dinamakan new normal. Penanganan covid tetap jalan, perekonomian masyarakat juga harus dihidupkan. Karena ini merupakan satu kesatuan,’’ demikian Nyayu. (fit)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional