Eksekusi Mantan Kades Pemongkong Tunggu Salinan Putusan MA

Kajari Lotim,  Tri Cahyo Hananto (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Eksekusi terhadap mantan Kepala Desa (Kades) Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Maskan Mawalli dalam kasus penerbitan puluhan sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh belum dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim. Pasalnya, hingga saat ini lembaga Adhiyaksa tersebut belum menerima salinan amar putusan Mahkamah Agung (MA) atas dikabulkan Kasasi yang dilakukan Kejari Lotim.

 “Salinan dari amar putusan MA belum kita terima. Tapi begitu salinan putusan itu kita terima, maka langsung kita lakukan eksekusi atau penahanan terhadap yang bersangkutan,” tegas Kajari Lotim, Tri Cahyo Hananto, dikonfirmasi Suara NTB, Senin,  6 Mei 2019.

Iklan

Dalam proses eksekusi itu, Tri Cahyo mengharapkan supaya Maskan Mawalli datang sendiri secara baik-baik ketika nantinya ada pemanggilan. Artinya, sikap kooperatif harus ditunjukkan oleh yang bersangkutan. “Belum kita lakukan pemanggilan karena petikan salinan dari amar putusan MA belum diterima,” jelasnya.

Maskan Mawalli berada pada berkas terpisah dengan lima terdakwa lainnya yang merupakan mantan pegawai BPN Lotim yang lebih dieksekusi, karena salinan putusan MA sudah keluar. Lima orang itu diantaranya, Jamaludin, mantan Kasi Hak Atas Tanah, Ramli, mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah, Mustafa Maksum, mantan Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Muhammad Na’im, mantan Kasubsi Penataan, Penguasaan, dan Pemilikan Tanah, dan Fathur Irfan, mantan Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah pada BPN Lotim.

Diketahui sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan bebas terhadap lima terdakwa kasus penerbitan 31 sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur. Dalam putusan itu, kelima terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan yang diberikan. Bahkan majelis hakim menyatakan seluruh berkas perkaranya baik berupa dokumen maupun keterangan saksi dan dari Kemen LHK batal demi hukum.

Sehingga dari putusan itu, Kejari Lotim melalui JPU diminta untuk membebaskan seluruh terdakwa dari statusnya sebagai tahanan kota untuk lima mantan pegawai BPN Lotim dan Rutan Selong untuk mantan Kades Pemongkong. Kelima orang mantan PNS di BPN Lotim tersebut dalam statusnya di kepanitiaan A, diduga terlibat dalam penerbitan 31 Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK-15) sekitar pada periode 2000, 2001, dan 2002.

Dalam perkara itu, sebelumnya para terdakwa dianggap melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. (yon)