Eksekusi Fidusia Harus dengan Penetapan Pengadilan

Polda NTB menggelar Lokakarya ‘Akibat Hukum UU No42/1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri No8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia pasca Putusan MK No18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, Rabu, 4 Maret 2020 di Mataram. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Perusahaan pembiayaan sekarang tidak bisa lagi sembarangan menarik jaminan fidusianya. Proses eksekusi harus menyertakan penetapan pengadilan. Jika tetap memaksakan, maka dapat dikenai pasal pidana perampasan.

Kasus tersebut banyak terjadi pada pembelian kendaraan bermotor. Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur kerap bermasalah dengan debitur. Dalam hal ini tunggakan atau jaminan fidusianya dipindahtangankan.

Iklan

Hal itu mengemukan dalam Lokakarya ‘Akibat Hukum UU No42/1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri No8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia pasca Putusan MK No18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, Rabu, 4 Maret 2020 di Mataram.

Ahli Perdata Fakultas Hukum Unram Dr Djumardin mengatakan, pelanggaran perjanjian fidusia baru bisa diterapkan pidananya sesuai UU fidusia apabila sudah memenuhi syarat materiil dan formilnya.

Materiilnya, itu kesengajaan. Formilnya apabila ada peringatan kepada debitur bahwa tagihan akan jatuh tempo. Apabila debitur tiga kali berturut-turut menunggak pembayaran maka tidak perlu somasi. “Oke dia sengaja, tapi finance tidak beri peringatan, maka syarat formilnya tidak terpenuhi. Dalam persidangan sering batal demi hukum karena pihak finance tidak melakukan prosedur formil itu,” terang Djumardin.

Jaksa pada Kejati NTB Lalu Rudy Gunawan menerangkan, bahwa putusan MK tersebut tidak menghalangi hak ekeskutorial apabila sudah tercantum jelas dalam kontrak perjanjian fidusia. “Harus diakui bahwa pihak pembiayaan sering menggunakan pihak ketiga untuk mengambil jaminan fidusia. Itu masuk ranah pasal KUHP tentang perampasan,” jelasnya.

Dalam hal eksekusi itu, Kasubdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda NTB AKBP I Komang Satra menerangkan, di sana lah ranah kepolisian dilibatkan. “Dalam hal pengamanannya. Bukan eksekusinya,” ucapnya. Apabila jaminan fidusia, seperti sepeda motor atau mobil dipindahtangankan. Maka akan dikenakan pidana penggelapan atau penadahan bagi yang membeli atau menerima gadai.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB Farid Falatehan mengatakan potensi sengketa fidusia di NTB tinggi. Pengguna fasilitas pembiayaan untuk kredit barang bergerak juga tinggi. “13,6 persen yang menggunakan fasilitas pembiayaan non-bank untuk kepemilikan kendaraan. Rata-rata nasional itu 4 persen,” paparnya.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Provinsi NTB Hadi Sutarno mengatakan, pihaknya siap menyesuaikan prinsip perjanjian fidusia mengikuti Putusan MK. “Klausul-klausul perjanjiannya akan lebih kita rincikan. Agar nanti proses eksekusi bisa lancar sesuai ketentuan dan debitur tidak merasa dibohongi,” urainya.

Namun, bukan berarti perusahaan pembiayaan akan menghentikan penggunaan pihak ketiga atau debt collector dalam mengeksekusi jaminan fidusia yang wanprestasi. “Akan lebih berhati-hati saja. Tetap kita pakai karena memang itu dibutuhkan,” kata Hadi. Kabid Hukum Polda NTB Kombes Pol Abdul Azas Siagian mengatakan, lokakarya itu digelar bertujuan agar perjanjian fidusia dapat beradaptasi dengan Putusan MK No18 tersebut. (why)