HIPO Jadi Atensi Aparat Penegak Hukum

Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan dan Kasubdit II Dit Reskrimsus Polda NTB, I Komang Satra saat memberikan keterangan resmi usai pertemuan SWI NTB. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Satgas Waspada Investasi (SWI) memberi atensi khusus terhadap aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh Himpunan Pengusaha Online (HIPO) di NTB. Jumat, 21 Februari 2020, SWI Provinsi NTB melakukan pertemuan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB. Didalamnya Kepolisian dan Kejaksaan. Pertemuan berlangsung tertutup. Dipimpin langsung Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan.

Dalam pertemuan ini, dibahas tindaklanjut penanganan terhadap aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan HIPO di NTB. Mengingat, otoritas secara tegas menyatakan, belum ada izin yang diterbitkan untuk kegiatan ini. HIPO hanya mendapatkan izin sebagai Ormas. Sekaligus dipertanyakan kepada dinas terkait, di Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan. Bahwa sampai saat ini belum ada izin apapun yang dikeluarkan oleh daerah terhadap aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh HIPO.

Baca juga:  Sisir Perda, Pemprov NTB Ancang-ancang Susun Raperda Omnibus Law

Usai pertemuan, Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan kembali mengimbau kepada masyarakat untuk melapor. Terutama bagi masyarakat yang merasa dirugikan. OJK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang telah merasa dirugikan. Modal yang didonasikan tak bisa kembali. “Kalau ada yang merasa dirugikan. Lapor kepada OJK atau lapor ke Polda NTB,” jelas Farid.

Dari koordinasi dengan DPM-PTSP, semakin menguatkan. Bahwa sampai saat ini Dinas Penanaman Modal belum menerima pengajuan izin. Terkait izin pengumpulan uang dan barang, izin pengumpulan sumbangan. “Yang jelas atas nama HIPO belum ada (izin), walaupun izin-izin tadi harus lewat Dinas Koperasi. Karena itu, kami minta masyarakat segara melapor dan kami proses,” demikian Farid.

Baca juga:  Teluk Santong, Sumbawa, Diusulkan Jadi KEK

Hasil pertemuan adalah memperkuat koordinasi dan memperkuat edukasi kepada masyarakat. Serta tindak lanjut proses hukum yang bisa dilakukan bila aparat menerima laporan pengaduan masyarakat. Kasubdit II Dit Reskrimsus Polda NTB, AKBP. I Komang Satra, SH juga menegaskan, Polda NTB atensi terhadap aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan HIPO. Polda juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut bila mana ada laporan keberatan dari masyarakat masuk. Baik ke OJK, maupun ke Polda NTB.

“Sudah ada tim yang disiapkan untuk penyelidikannya,” jelas Komang Satra. Ia juga mengingatkan kepada anggota Polri yang terindikasi ikut terlibat dalam aktivitas yang tidak memiliki legalitas. Agar tidak menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Komang Satra juga mengatakan, Polda NTB akan mencari informasi anggota-anggota yang terlibat di dalamnya.

Baca juga:  Wapres: Omnibus Law untuk Atasi “Obesitas” Regulasi

“Kalau memang melanggar, tentunya tidak boleh, apalagi seorang Polisi yang melanggar aturan,” demikian ditegaskannya. Terpisah, Ketua DPD HIPO NTB, L. Haryadi Sofyan merasa tak apa-apa aparat memberikan atensi khusus terhadap kegiatan yang dilakukan HIPO di NTB. “Saya pantau terus, apa yang mau dilaporkan. Kita tetap biasa-biasa. Penyelidikan silahkan saja, kita taat regulasi, AD/ART dan kita sudah ingatkan teman-teman, jangan pernah ada mempromosikan HIPO seperti layaknya sebuah investasi,” demikian L. Haryadi. (bul)