Investor Asing Ajukan Izin “Money Changer” di Lingkar KEK Mandalika

Iwan Kurniawan Hadianto. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Bank Indonesia awal tahun 2020 ini menerima empat pemberitahuan pengajuan izin membuka Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau “Money Changer” di NTB. Salah satunya dari investor asing yang berencana ekspansi ke lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. “Investor asing ini dari Malaysia,” kata Pj. Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Iwan Kurniawan Hadianto.

Rencana investasi usaha money changer ini mengincar beberapa titik selain KEK Mandalika, yaitu gili di Lombok Utara dan kawasan strategis Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lombok Timur. Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (14/2) kemarin, Iwan Kurniawan didampingi Asisten Manajer, Handhow Tubagus menjelaskan, ketertarikan para investor ini tidak lepas dari potensi bisnis dari menggeliatnya sektor pariwisata NTB dan optimisme di masa mendatang.

Baca juga:  Siapkan Tenaga Terampil dan Profesional

Di Bank Indonesia NTB, sudah tercatat sebanyak 18 KUPVA berizin sebagai kantor pusat dan 11 KUPVA berizin sebagai kantor cabang. Total 29 KUPVA resmi yang menyelenggarakan kegiatan penukaran valuta asing (Valas) di Provinsi NTB. Untuk pengajuan izin operasional KUPVA ini, kata Iwan, tak membutuhkan waktu lama. Selama syaratnya mengajukan izin telah lengkap. Misalnya syarat utama adalah kelembagaan atau badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT).

Baca juga:  Rawan Banjir Bandang, Minim Pasokan Air Baku

Pengurus organisasi terkait komposisi direksi dan komisaris. Perizinan kesiapan operasional misalnya terkait kesiapan gedungnya beroperasi, alat-alat yang dibutuhkan. “Kalau sudah lengkap syarat-syarat ini, tidak lama prosesnya. Sekitar sebulan paling lama, sudah keluar izinnya,” jelas Iwan. Syarat lainnya adalah menyediakan modal minimal Rp100 juta. Dalam penerbitan izin-izin oleh Bank Indonesia, ditegaskan tak dikenakan biaya apapun alias gratis. Dengan tren positif pengajuan izin KUPVA ini, Bank Indonesia juga tak mengesampingkan menjaga kondusifitas industri ini di NTB.

Baca juga:  Pengembangan Klaster Pariwisata di KEK Mandalika Harus Terwujud

Dengan melakukan pengawasan secara intens kepada para penyedia penukaran valas yang tidak berizin (ilegal). Bentuk pengawasan, dilakukan offside dan onside. Offside maksudnya mengolah dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang keberadaan money changer yang tak berizin untuk ditindaklanjuti. Sementara onside adalah turun langsung bersama tim ke titik-titik yang dicurigai adanya money changer beroperasi tanpa izin. (bul)