Diganjar Penghargaan Ombudsman, Lobar Satu-satunya Anggota CoST Dunia

Jalan mulus yang dibangun Dinas PUPR Lobar. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Jalan adalah infrastruktur pokok penunjang ekonomi masyarakat. Infrastruktur ini di Lombok Barat (Lobar) relatif sudah bagus. Terbukti Lobar oleh Ombudsman RI dinilai bagus dan dijadikan pusat pembelajaran nasional dalam penyelenggaraan jalan daerah. Lobar juga menjadi anggota Construction Strategic Transparency (CoST) dunia, sebuah organisasi internasional untuk transparansi infrastruktur yang beranggotakan 19 negara.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar I Made Arthadana, Rabu, 22 Januari 2020 menjelaskan, hal yang mendasari penghargaan Ombudsman di PUPR, adalah dari sisi pelayanan administratif. Pertama, terkait dengan pelayanan publik menyangkut perizinan ke tata ruangan. Kedua, pelayanan terkait dengan kemitraan dengan pihak ketiga menyangkut penerbitan izin-izin jasa konstruksi dan juga terkait pelayanan alat berat. Selain itu, menyangkut pelayanan infrastruktur.

Dirinya mengaku tak tahu, seperti apa penilaian Ombudsman dalam hal ini. Namun, yang jelas semenjak adanya Provincial Road Infrastructure and Maintenance (PRIM), pihaknya lebih dominan mengarah kepada infrastruktur supaya memberikan pelayanan publik, baik kepada komunitas difabel. Itu tercermin dari sarana yang disiapkan di gedung perkantoran. Di akses jalan juga disiapkan trotoar, pihaknya berupaya  menyediakan pelayanan yang membutuhkan akses termasuk bagi difabel.

Di bidang irigasi, tambhanya, juga begitu. Di mana, titik-titik jaringan irigasi yang menjadi fasilitas yang kawasan pemukiman sebagai tempat cuci dan mandi juga dibenahi. “Ada juga jembatan penyeberangan di sepanjang saluran, ini terus kita siapkan juga,”ujar dia.

Sementara program ke depan sesuai dengan jargon “Membangun Desa, Menuju Kota”. Hal ini  mencerminkan, bagiamana upaya Pemda melalui Dinas PUPR menaikkan status jalan yang menunjukkan pemda proaktif membangun akses di desa-desa untuk mengembangkan potensi desa. Dari panjang jalan kabupaten yang awalnya 446 kilometer, kemudian dinaikkan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sepanjang 17 kilometer.

Jalan poros desa sepanjang 137 kilometer dinaikkan menjadi jalan kabupaten, sehingga eksisting jalan kabupaten menjadi total 571 kilometer. “Ini kita rencanakan lagi, sedang kita identifikasi jalan poros desa, kita sudah cek di lapangan kalau sesuai ketetuan usulan masyarakat dan pendekatan teknis kita nanti akan nambah (naikkan status) jalan kabupaten sepanjang 180 kilometer, sehingga 2021 panjang jalan kabupaten 752, nambah lagi,” jelas dia.

Untuk review usulan kenaikan status jalan ini dilaksanakan lima tahun sekali. Secara paralel juga, tambahnya, jalan kabupaten mana yang diusulkan menjadi jalan provinsi. ‘’Hal inilah program strategis dinas dalam rangka membangun desa dari sisi infrastruktur,’’ terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Lobar H. Hambali menyatakan mulusnya sebagian jalan di Lobar salah satunya, karena adanya dukungan hibah PRIM — bantuan dari Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Dengan program inilah Dinas PUPR terbantu dalam pemeliharaan jalan untuk tiga tahun terakhir mulai tahun 2017- 2019. “Pada tahun 2017, di APBD kita itu tertuang Rp33 miliar 50 juta sekian, 40 persen hibah, yaitu Rp17 miliar, dan Rp19 miliar 50 juta lebih itu APBD kita,” ujarnya.

Sejak program ini dilaksanakan, ujar Hambali, sepanjang 150.337 km jalan telah diperbaiki melalui pemeliharaan jalan secara rutin dengan total pembiayaan yang dialokasikan adalah Rp47.530.579.500 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan anggaran dari PRIM sebanyak Rp 72 milliar.

Sayangnya, ujar Hambali, tahun 2019 merupakan akhir dari hibah PRIM di Lobar dan  tahun 2020 Lobar tidak lagi mendapatkan hibah itu, karena kelanjutan PRIM menjadi hibah nasional. Hasil PRIM di provinsi dan Lobar akan menjadi referensi dan acuan untuk pelaksanaan jalan-jalan berikutnya dari berbagai sumber pembiayaan. (her)