Beranda Ekonomi Rp300 Miliar Dana Dekon dan Tugas Pembantuan Diblokir

Rp300 Miliar Dana Dekon dan Tugas Pembantuan Diblokir

Syarwan (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyebutkan, terdapat proyek putus kontrak akibat penyedian jasa yang wanptestasi di 15 Satuan Kerja (Satker) di NTB pada tahun 2019. Selain itu, pada awal tahun anggaran 2020, Kanwil DJPB NTB mencatat sekitar Rp300 miliar dana dekon dan tugas pembantuan untuk Pemda di NTB yang diblokir karena kurangnya data pendukung.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM yang dikonfirmasi usai rapat koordinasi daerah (Rakorda) Pelaksanaan Anggaran 2020 di Kawasan Wisata Senggigi, Rabu, 22 Januari 2020 kemarin menjelaskan, proyek wanprestasi di 15 Satker sudah putus kontrak. Namun, ia tak hafal 15 Satker tersebut termasuk nilai kontrak pengerjaan proyek yang wanprestasi.

Ia mengatakan, proyek yang putus kontrak di 15 Satker tersebut lantaran lelang yang terlambat. Sehingga berakibat terhadap mepetnya waktu pelaksanaan. ‘’Kalau lelang lebih awal, kita punya waktu mengerjakan. Mungkin itu dia laksanakan waktunya mepet,’’ kata Syarwan.

Penyebab lambatnya eksekusi kegiatan sesuai informasi yang diterima dari Satker karena lambatnya turun juklak dan juknis. Sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.

Untuk pengerjaan proyek yang wanprestasi, Syarwan menegaskan uang jaminan yang sudah diserahkan penyedia jasa harus dicairkan. Kalau tidak, maka negara akan rugi akibat pelaksanaan proyek yang tidak tuntas.

Syarwan menyebutkan, realisasi belanja tahun 2019 per jenis kewenangan di NTB, dari pagi Rp12,9 triliun, realisasinya Rp12,1 triliun atau 94,39 persen. Terdiri dari kantor pusat dari pagu Rp2,48 triliun, realisasinya Rp2,09 triliun atau 84,25 persen. Kemudian kantor daerah dari pagu Rp6,2 triliun, realisasinya Rp6,07 triliun atau 97,51 persen.

Selanjutnya, dekonsentrasi dari pagu Rp162,5 miliar realisasinya Rp156 miliar lebih atau 96,01 persen, tugas pembantuan dari pagu Rp285,5 miliar realisasinya Rp259 miliar lebih atau 90,72 persen dan desentralisasi dari pagu Rp3,7 triliun realisasinya Rp3,6 triliun atau 96,14 persen.

  BRI Rampungkan 10.971 Rekening Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Berat

Ia juga menyebutkan, 10 kementerian/lembaga dengan pagu anggaran yang cukup besar di NTB pada 2019. Antara lain, Kementerian PUPR dengan pagu Rp2,494 triliun realisasinya Rp2,107 triliun atau 84,49 persen. Kementerian Agama dengan pagu Rp1,568 triliun realisasinya Rp1,520 triliun atau 96,94 persen.

Kepolisian Negara RI dengan pagu Rp1,129 triliun realisasinya Rp1,212 triliun atau 107,34 persen, Kemenrsitekdikti dengan pagu Rp461,7 miliar realisasinya Rp405,6 miliar atau 87,84 persen. Kementerian Pertahanan dengan pagu Rp423,2 miliar realisasinya Rp415,9 miliar, KPU dengan pagu Rp298,3 miliar realisasinya Rp284 miliar lebih atau 95,21 persen.

Selanjutnya, Kementerian Pertanian dengan pagu Rp268,6 miliar realisasinya Rp250,5 miliar, Kementerian ATR dengan pagu Rp255,6 miliar realisasinya Rp234,4 miliar atau 91,7 persen. Kementerian Pariwisata dengan pagu Rp229,2 miliar realisasinya Rp227,4 miliar dan Kementerian Perhubungan dengan pagu Rp208,4 miliar realisasinya Rp203 miliar lebih atau 97,41 persen.

Kanwil DJPB NTB juga memaparkan 51 Satker di NTB yang serapannya di bawah 90 persen sampai 31 Desember 2019. Antara lain Pelaksana Jalan Nasional Wilayah NTB dengan pagu Rp526,3 miliar realisasinya hanya Rp446,8 miliar atau 84,9 persen.

Kemudian Universitas Mataram dengan pagu Rp461,7 miliar realisasinya Rp405,6 miliar atau 87,84 persen, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air NTB dengan pagu Rp344,6 miliar realisasinya Rp165,8 miliar atau 48,12 persen.

Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi NTB dengan pagu Rp219,2 miliar realisasinya Rp147,1 miliar atau 67,1 persen. Sekretariat Bawaslu NTB dengan pagu Rp142,3 miliar realisasinya Rp115,4 miliar.

Kemudian UIN Mataram dengan pagu Rp140,7 miliar realisasinya Rp121,3 miliar, Kanwil BPN NTB dengan pagu Rp78,6 miliar realisasinya Rp68,6 miliar. BWS Nusa Tenggara I dengan pagu Rp70,6 miliar realisasinya Rp60,3 miliar. Politeknik Kesehatan Mataram dengan pagu Rp56,2 miliar realisasinya Rp48,7 miliar dan Kanwil DJP Nusra dengan pagu Rp43,1 miliar realisasinya Rp38,7 miliar.

  BPPT Studi Banding ke ‘’Fraunhofer Institute for Chemical Technology’’ Jerman

Sementara untuk anggaran Dekon dan tugas pembantuan 2020, Syarwan menyebutkan alokasi untuk NTB sekitar Rp400 miliar. Namun, saat ini sekitar 77 persen atau Rp300 miliar lebih yang masih diblokir oleh pusat.

‘’Kita ndak tahu penyebabnya. Tapi biasanya saat pembahasan kurang data pendukung. Itu untuk provinsi dan kabupaten/kota,’’kata Syarwan.

Ia mengatakan, biasanya pada saat mengajukan proyek ke kementerian terkait, data pendukung dari Pemda yang kurang. Apabila data pendukung ini segera dipenuhi, biasanya akan segera dibuka blokir anggaran tersebut.

‘’Itu hampir Rp300 miliar diblokir. Satker belum bisa belanja, karena masih  diblokir. Itu DIPA Tugas Pembantuan dan Dekon. Artinya, itu tugas pemerintah pusat tapi diserahkan ke daerah,’’ terang Syarwan.

Dengan adanya Rakorda pelaksanaan anggaran 2020, diharapkan Satker bisa segera mengurusnya agar pemblokiran anggaran segera dibuka. Sehingga tidak mengganggu eksekusi anggaran.

‘’Itu mungkin waktu dia bahas, ada dokumen dibutuhkan belum dilengkapi. Maka secepat mungkin mereka berurusan ke sana (pusat), meyakinkan lagi. Itu anggaran dari kementerian, tapi dikerjakan Satker di provinsi dan kabupaten/kota,’’ terangnya. (nas)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here