Beranda Ekonomi 1.802 KK Keluar dari Data Kemiskinan di NTB

1.802 KK Keluar dari Data Kemiskinan di NTB

0
15
Ilustrasi warga miskin di NTB (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Sosial (Kemensos) menggelontorkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk NTB tahun 2019 mencapai Rp1,055 triliun lebih. Dengan anggaran sebesar itu, sebanyak 1.802 KK atau Keluarga Penerima Manfaat PKH yang keluar dari data kemiskinan.

Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah menyebutkan, 1.802 KK yang keluar dari kemiskinan tersebut merupakan penerima PKH yang graduasi secara mandiri. Data tersebut terekap dalam tiap tahap pada tahun 2019.

Ia mengatakan, masyarakat yang keluar dari penerima PKH memungkinan akan meningkat pada tahun 2020. Sebagaimana target yang tersampaikan kepada kabupateb/kota, untuk berproses dengan baik agar penerima manfaat bisa sejahtera mandiri dari pendampingan program PKH.

‘’Tahun ini, data graduasi sejahtera mandiri PKH seluruh  NTB sebanyak 1.802 KPM,’’ sebut Wismaningsih di Mataram, Rabu, 22 Januari 2020 kemarin.

Ia merincikan data warga yang graduasi mandiri masing masing kabupaten/kota tahun 2019. Bima 78 KPM, Dompu 146 KPM, Kota Bima 46 KPM,  Lombok Barat 33 KPM,  Lombok Tengah 14 KPM. Selanjutnya,  Lombok Timur 490 KPM,  Lombok Utara 82 KPM, Mataram 71 KPM, Sumbawa 39 KPM dan Sumbawa Barat 83 KPM.

Dari data tersebut, kata Wismaningsih telah diberikan piagam penghargaan keberhasilan KPM secara simbolis pada kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Jambore Pilar pilar Sosial di Mataram beberapa waktu lalu. Menurutnya, data tersebut adalah berkat advokasi seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana PKH di kabupaten/kota.

Advokasi yang disampaikan melalui pendampingan di lapangan dengan penerapan Pelaksanaan Family Development Sesssion (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Karena dalam pertemuan kelompok tersebut, banyak informasi yang disampaikan oleh SDM PKH. Antaranya Modul Pendidikan dan Pengasuhan anak, Modul Kesehatan dan Gizi, Modul Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan, Modul Kesejahteraan Sosial.

  Transaksi Harian PKL Diperkirakan Rp 40 Miliar Sehari

Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping, lanjut Wismaningsih merupakan langkah progresif. Selain tugas rutin urusan data sebagaimana tertuang dalam siklus PKH. Kewajiban yang melekat pada SDM PKH untuk melakukan pertemuan kelompok rutin satu kali sebulan dengan penerima manfaat.

Dalam memroses perubahan perilaku tersebut, sederet nama-nama KPM dengan cerita sukses bangkit dari kemiskinan mencuat. Bahkan secara sukarela mengudurkan diri dari kepsertaan PKH. Pada tahun 2020, angka graduasi sejahtera mandiri akan terus ditingkatkan oleh SDM PKH.

Berdasarkan data yang masuk dari Direkotrat Jaminan Sosial Keluaga Kemensos,  untuk penerima PKH di NTB tahun 2019, berdasarkan by name by Address yang terkirim sebanyak 308.937 KPM untuk tahap I,  tahap II sebanyak 334.541 KPM, tahap III sebanyak 328.867 KPM dan tahap IV sebanyak 343.363 KPM.

‘’Data cenderung berubah, karena adanya akurasi data pada tahap pemuktahiran data di setiap tahap dan adanya penambahan KPM di pertengahan tahun 2019,’’ jelasnya.

Data yang berubah-ubah  terjadi karena adanya pemuktahiran data yang dilakukan oleh SDM PKH. Sepertinya adanya KPM yang tidak memenuhi syarat kepesertaan PKH, meninggal dunia dan sejahtera mandiri.

Ia menjelaskan, syarat dan kriteria kepesertaan PKH. Diantaranya, komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak berusia nol sampai dengan 6  tahun. Kemudian kriteria komponen pendidikan meliputi anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat. Kemudian anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat. Serta anak usia 6 tahun  sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Kemudian kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas yang  diutamakan penyandang disabilitas berat.

  Rumah Kumuh di Sekotong Belum Bisa Ditangani

Ia menyebutkan penerima PKH tahap I sebanyak 308.937 KPM dengan dana bantuan sebesar Rp386,48 miliar lebih. Kemudian tahap II sebanyak 334.541 KPM dengan nominal bantuan sebesar Rp231,76 miliar lebih. Selanjutnya pada tahap III sebanyak 328.867 KPM dengan nominal bantuan Rp249 miliar lebih.

Dan terakhir tahap IV sebanyak  343.363 KPM dengan nominal Rp188 miliar lebih. Sehingga total bantuan sosial untuk PKH di NTB sepanjang 2019 sebesar Rp1,055 triliun lebih. Sementara untuk tahap I tahun 2020, jumlah penerima PKH di NTB sebanyak 283.148 KPM. (nas)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here