Waspadai, Tawaran Kredit dari Koperasi “Online dan SMS”

Ilustrasi Pinjaman Online (piqsels)

Mataram (Suara NTB) – Tawaran kredit (pinjaman dana) dari koperasi daring (dalam jaringan)/online dan SMS (pesan singkat) akhir-akhir ini cukup intens. Masyarakat diminta mewaspadainya. Pinjaman dana ditawarkan sangat mudah. Baik melalui aplikasi, maupun pesan singkat. Nominal kredit yang ditawarkan bahkan sangat menggiurkan, hingga setengah miliar dilayani. Tanpa agunan apapun, hanya menghubungi nomor telepon yang tertera. Tawaran kredit seperti ini jangan sampai menjebak.

Lantas seperti apa perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, L. Saswadi melalui Kepala Bidang Pengawasan Koperasi, L. Abdul Hakim mengatakan, terhadap yang mengatasnamakan dirinya koperesi dan menawarkan kredit dengan mudah ini, pemerintah tak bisa mengintervensi. Pengawasan hanya dilakukan kepada koperasi-koperasi yang memiliki izin. Di NTB, jumlah koperasi yang diawasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB sebanyak 200-an koperasi. Koperasi-koperasi ini menjalankan bisnis lintas kabupaten/kota.

“Koperasi yang online, atau yang menawarkan lewat SMS, kita tidak ada kewenangan, kecuali yang sudah ada izinnya,” jelas L. Hakim. Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Senin, 20 Januari 2020, Dinas Koperasi justru menyerahkannya kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan. Disamping itu, aparat penegak hukum juga menurutnya dipandang perlu memberikan perhatian dalam hal ini.

Terhadap koperasi yang menawarkan kredit secara online dan melalui pesan singkat ini, Kementerian Koperasi dan UKM RI telah bersurat kepada pemerintah provinsi se Indonesia. Selanjutnya, Dinas Koperasi dan UMKM NTB juga bersurat ke kabupaten/kota. “Kita sudah juga bersurat ke kabupaten/kota. Karena kita takutnya itu penipuan,” demikian L. Hakim.

Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan juga menegaskan terkait koperasi bukan kewenangan OJK melakukan pengawasan. OJK mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, lembaga keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiyaan, dan lainnya dan sektor perbankan.

Adapun kegiatan investasi yang diawasi oleh OJK adalah kegiatan investasi yang berkaitan dengan Efek dan dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) seperti Perusahaan Efek dan Manajer Investasi. “Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama bukan merupakan kegiatan LJK. Dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK dalam pengawasan, pengaturan dan penindakannya.

‘’Mohon bapak/ibu untuk teliti dengan perizinan dari sebuah perusahaan, karena baik perusahaan maupun produknya wajib memiliki izin dari regulator,” kata Farid. Namun demikian tidak semua perusahaan investasi harus mendapatkan izin dari OJK dan sebaiknya melakukan pengecekan ulang pada otoritas terkait lainnya (OJK untuk industri keuangan, Bappebti untuk bursa komoditi, BKPM, Kemenkop-UKM, atau Kemendag untuk MLM, dll) sebagai legitimasi terhadap entitas yang masih dipertanyakan legalitasnya. “Koperasi yang di bawah pengawasan OJK, hanya LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berbadan hukum koperasi,” demikian Farid. (bul)