Hilangkan Kesan Mati Suri, Infrastruktur Senggigi Butuh Perhatian

Wisatawan asing ikut dalam sebuah komunitas membersihkan sampah plastik di Pantai Senggigi belum lama ini. (Suara NTB/her)

Mataram (Suara NTB) – Kondisi kawasan pariwisata Senggigi di Lombok Barat (Lobar) disebut membutuhkan perhatian khusus. Pasalnya, dengan keadaan yang sekarang salah satu destinasi wisata andalan NTB tersebut dikhawatirkan tidak dapat mengikuti perkembangan destinasi wisatawa lainnya, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menyebut Senggigi secara umum sangat kurang dari segi infrastruktur. Khususnya untuk jalur pejalan kaki, penerangan jalan, dan juga persoalan sampah yang belum bisa selesai. “Senggigi sekarang bisa kita bilang mati suri. Tidak ada kegiatan yang signifikan, jauh ketinggalan dengan Mandalika,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu, 19 Januari 2020.

Menurutnya, posisi Senggigi untuk menjadi primadona pariwisata NTB masih ada. Namuh hal tersebut harus didukung dengan pembenahan infrastruktur. “Senggigi itu gelap dan trotoarnya kotor, sampahnya banyak. Makanya dengan itu, beberapa waktu lalu pelaku-pelaku pariwisata ini bergerak hatinya untuk ikut bersih-bersih pantai,” ujar Wolini.  Pelaku industri parwisata bersama kelompok masyarkaat sekitar kawasan disebut telah menunjukkan inisiatif untuk menghidupkan kembali pariwisata Senggigi. Namuh hal tersebut membutuhkan dukungan, khususnya dari pemerintah daerah.

Baca juga:  Perbaikan Atap Islamic Center Jadi Prioritas

Dicontohkan Wolini seperti beberapa hotel yang sudah tidak beroperasi dan dibiarkan terbengkalai. Dimana hal tersebut dinilai dapat memberikan kesan buruk bagi investor dan wisatawan dengan memperkuat kesan mati suri yang dialami Senggigi sebagai objek wisata. “Itu yang saya inginkan bersinergi dengan pemerintah, kita duduk bareng. Jangan mengutip pajak saja, kepentingan pariwisata juga di perhatikan,” tegas Wolini.

Menurutnya, sinergi pemerintah dan pelaku pariwisata di kawasan Senggigi terbilang minim. Di sisi lain, dengan kolaborasi itu, Wolini menyebut pelaku usaha sepertinya berharap posisi Senggigi sebagai salah satu destinasi wisata pilihan bisa dimunculkan kembali. Khususnya melalui kegiatan-kegiatan yang menyasar pasar yang sesuai. Dimana beberapa kegiatan yang dibuat, dinilai masih belum memberikan dampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan karena tidak didukung strategi promosi yang melibatkan seluruh pihak.

Baca juga:  Bangun Jembatan Putus, Pemprov NTB Pakai Dana Tak Terduga

“Semua pelaku pariwisata disana, kita bersepakat inginkan Senggigi lebih baik. Cuma sentuhan dari Pemda ini perlu lebih intens. Jangan seperti sekarang, kaya’ (seperti) mati suri,” ujar Wolini. Senada dengan itu Wakil Ketua Asosisasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Sahlan, menerangkan pembenahan infrastruktur, fasilitas umum, dan penataan destinasi untuk bebas sampah masih menjadi masalah yang belum menemukan solusi di Senggigi.

Selain itu, peran pemerintah untuk memfasilitasi program promosi dari pelaku industri jadi disebut masih minim. “Promosi itu tidak selesai hanya event festival yang menelan angaran tidak sedikit, tapi bagaimana dampaknya terhadap peningkatan wisatawan,” tegas Sahlan, Minggu, 19 Januari 2020. Menurutnya beberapa kegiatan pemerintah yang dilakukan di Senggigi beberapa waktu lalu lebih bersifat hiburan rakyat dan seremoni, namun belum menunjukkan dampak positif bagi peningkatan kunjungan wisatawan jangka panjang.

Baca juga:  Tiga Jembatan Putus di Bima, Kerugian Ditaksir Rp7,5 Miliar

Menurut Sahlan sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan) seharusnya menjadi semangat dari pemerintah dan pelaku industri dalam melakukan pengembangan. “Senggigi ini sebagai destinasi unggulan yang kita punya membutuhkan perhatian dari Bupati (Lobar) dan Dinas Pariwisata Lobar,” ujarnya.

Hal tersebut dinilai harus bisa terwujud mengingat pendapatan daerah, khususnya dari sektor PB1 atau pajak perhotelan, adalah penyumbang APBD yang tinggi.

Diterangkan Sahlan pihaknya mencaat pendapatan pemda dari kawasan Senggigi dan sekitarnya mencapai lebih dari Rp150 miliar dalam setahun. Ironisnya pendapatan daerah tersebut sangat sedikit yang dialokasikan kembali untuk melakukan pengembangan kawasan pada tahun-tahun sebelumnya. “Idealnya dari pendapatan tersebut dialokasikan saja sebesar 10 persen untuk mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata disana,” ujar Sahlan. (bay)