Dipicu Kenaikan Harga Rokok, Penurunan Kemiskinan di Loteng Melambat

Ilustrasi Rokok (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pernah mencatat laju penurunan angka kemiskinan cukup tinggi di tahun 2018 lalu, mencapai 1,44 persen. Angka penurunan tersebut mampu memberikan dampak cukup signifikan dalam penurunan angka kemiskinan di NTB. Namun tahun ini, laju penurunan kemiskinan di Loteng justru melambat.

Kepala BPS Loteng, Syamsudin saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 17 Januari 2020, mengaku kalau penurunan angka kemiskinan di Loteng mengalami perlambatan. Di mana persentase penurunan angka kemiskinan di daerah tahun ini ini jauh di bawah 1 persen. “Angkanya penurunan kemiskinannya sekitar 0,24 persen,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2018 lalu, persentase penduduk miskin sekitar 13,87 persen atau sekitar 130 ribu jiwa. Tahun 2019 persentase penduduk miskin menjadi 13,63 persen atau sekitar 128 ribu. Itu artinya, dalam rentan tahun 2018 sampai tahun 2019 hanya sekitar 2 ribu penduduk miskin yang bisa dientaskan.

Baca juga:  Mendesak Diperbaiki, Rumah Dua Bersaudara yang Lumpuh di Loteng Sangat Tidak Layak

Kalau bicara jumlah, penurunan sekitar 2 ribu penduduk miskin bisa dikatakan cukup besar. Tapi kalau secara persentase, masih jauh dari yang diharapkan. “Tapi bagaimanapun juga, capain penurunan kemiskinan Loteng masih lebih baik dari daerah lain di NTB. Bahkan, ada daerah yang angka kemiskinan justru naik,” tambahnya.

Melambatnya, penurunan angka kemiskinan di Loteng disebabkan banyak faktor. Salah satunya karena kenaikan harga rokok. Pasalnya, dengan naiknya harga rokok itu meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga di daerah ini. Di satu sisi, kenaikan pengeluaran tersebut tidak berdampak pada peningkatan asupan gizi dan nutrisi penduduk.

Baca juga:  Penduduk Miskin di Mataram Bertambah

Selain itu, pemenuhan dan peningkatan asupan gizi serta nutrisi penduduk merupakan salah satu indikator yang bisa mendorong pengentasan kemiskinan. “Ibaratnya, naiknya harga rokok hanya mendorong peningkatan besaran pengeluaran. Tetapi tidak membantu mendorong peningkatan asupan gizi dan nutrisi penduduk. Sehingga wajar kalau angka penurunan kemiskinan di Loteng melambat,” jelasnya.

Seharusnya, kalau peningkatan pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli makanan bergizi bukannya rokok, sedikit tidak akan membantu peningkatan kualitas serta asupan gizi penduduk, sehingga mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.

Karena indikator penilaian kemiskinan sekarang tidak melulu bertumpu pada ketersediaan rumah dan pakaian, maupun kepemilikan kendaraan. Karena hampir semua masyarakat sekarang punya kendaraan, minimal sepeda motor. Tapi soal pemenuhan gizi dan nutrisi.

Baca juga:  Penurunan Kemiskinan di Dompu Tak Sesuai Target RPJMD

“Logikanya semakin baik asupan gizi dan nutrisi suatu penduduk, maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri,” ujarnya. Kalau bicara rumah, pakaian apalagi kendaraan, sulit untuk membedakan mana masyarakat miskin dan yang mampu.

Sehingga faktor pemenuhan asupan gizi dan nutrisi penduduk menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu penduduk. Ini berarti pula, untuk bisa menekan angka kemiskinan, maka kualitas asupan gizi dan nutrisi penduduk harus ditingkatkan ke depan. (kir)