Penerimaan Pajak di NTB Rp2,9 Triliun

Kakanwil DJP Nusra, Belis Siswanto saat melakukan kunjungan dengan Danrem 162 WB, Rizal Ramadhani. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Kanwil DJP Nusa Tenggara telah melakukan pembukuan penerimaan pajak tahun 2019. Di NTB, total penerimaan pajaknya mencapai Rp2,9 triliun. Kinerja penerimaan pajak tahun 2019 dengan total pencapaian penerimaan sebesar Rp5.649738905.302,00 (realisasi 88,06%) pertumbuhan sebesar 7,17% dan kontribusi dari wilayah NTB sebesar Rp2.907.768.758.180,00 (realisasi 86%) dengan pertumbuhan 3,58 %.

Capaian penerimaan pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara melebihi pencapaian penerimaan pajak nasional sebesar 84,64 % dan pertumbuhan sebesar 1,67%. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Belis Siswanto, menyampaikan apresiasi pemerintah daerah, terutama kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan jajarannya, serta stakeholders lainnya dan seluruh masyarakat NTB atas kontribusi kepada negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan guna mendukung pembangunan negara khususnya NTB.

Belis Siswanto baru beberapa pekan menjabat di Kanwil DJP Nusra. Kehadirannya di NTB dimulai dengan bersilaturrahmi dengan seluruh stakeholders Kanwil DJP Nusra. Diantaranya dengan Gubernur NTB, dan beberapa pejabat di daerah, seperti, pimpinan Kejaksaan Tinggi Negeri Provinsi NTB, Kepolisian Daerah Provinsi NTB, Korps Polisi Militer Provinsi NTB, Komando Resor Militer Provinsi NTB, Pangkalan Udara TGKH. Muhammad Zainudin Abdul Madjid NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesi Provinsi NTB, Bappenda, BPS dan pejabat daerah lainnya.

Kanwil DJP Nusa Tenggara menurutnya akan senantiasa mendukung program kerja Pemerintah Daerah NTB dalam rangka mewujudkan NTB Gemilang antara lain dengan, mendukung peningkatan iklim investasi yang kondusif dan bersifat business friendly di wilayah Provinsi NTB melalui pemberian pelayanan perpajakan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menjalin kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Daerah NTB dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari Wajib Pajak di wilayah Provinsi NTB.

  Pemprov Libatkan Kejaksaan, PL Proyek Rehabilitasi Pascabencana

Antara lain melalui program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di wilayah Provinsi NTB yang merupakan program strategi nasional pemberantasan korupsi.  Dan melakukan edukasi atau sosialisasi kepada Wajib Pajak di wilayah Provinsi NTB dengan mempertimbangkan kearifan lokal wilayah setempat. “Saat ini kami memiliki saluran komunikasi melalui channel facebook Kanwil DJP Nusa Nusa Tenggara, Twitter @pajaknusra, Instagram @pajaknusra dan WhatsApp 0813 3942 6872,” ujarnya.

Kanwil DJP Nusra juga telah bekerja sama dengan beberapa universitas di NTB antara lain Universitas Mataram (UNRAM) dan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Selain itu, Kanwil DJP Nusra juga senantiasa berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi dan Kesempurnaan) dalam menjalankan tugas dan selalu memperhatikan dan menghormati hak-hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan.

Menjunjung tinggi prinsip keadilan (fairness) dan equal treatment dalam setiap pelaksanaan tugas perpajakan.  Dan senantiasa akan bersinergi dan membuka komunikasi yang baik dengan stakeholders. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here