Rakernas Dharma Lautan Utama Dorong, Penyesuaian Tarif Penyeberangan yang Adil

Suasana Rakernas PT. Dharma Lautan Utama 2020 di Aruna Senggigi Resort and Convention, Jumat (17/1) (Suara NTB/bay)

Giri Menang (Suara NTB) – Profesionalitas dalam pelayanan jasa transportasi disebut menjadi hal utama untuk menjamin keberlangsungan usaha. Hal tersebut berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan yang ditawarkan dengan standar yang terus dijaga.

Melalui Rakernas PT. Dharma Lautan Utama (DLU) 2020, hal tersebut berusaha dielaborasi kaitannya dengan kondisi dunia usaha saat ini. Khususnya dengan penerapan besaran tarif penyeberangan di setiap pelabuhan di Indonesia yang belum pernah mengalami perubahan sejak dua tahun terakhir.

“Standar yang harus kita penuhi bertambah terus. Biaya yang masuk menjadi beban pengusaha menjadi sangat besar,” ujar Penasehat Utama PT. Dharma Lautan Utama, Ir. H. Bambang Harjo S., saat dikonfirmasi, Jumat, 17 Januari 2020 seusai Rakernas di Aruna Senggigi Resort and Convention. Masalah tersebut merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dalam Rakernas DLU 2020. Diterangkan Bambang, saat ini penambahan biaya untuk keselamatan yang harus dipenuhi pengusaha pelayaran mencapai 350 persen.

Hal tersebut membuat pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengajukan penyesuaian tarif sebesar 38 persen pada 2019 lalu. “Jumlah itu sudah sesuai hitungan pemerintah,” ujar Bambang. Menurutnya hal tersebut sangat berhubungan dengan pemenuhan standar keamanan dan jaminan keselamatan penumpang yang diangkut. Mengingat saat ini beban perusahaan pelayaran disebut cukup tinggi.

Hal tersebut diharapkan menjadi atensi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mengingat peran usaha pelayaran cukup penting untuk menggerakkan roda ekonomi. “Coba bayangkan Lembar-Padangbai atau ke Sumbawa itu (berhenti), ya sudah, ekonomi di NTB ini habis. Ini yang tidak boleh terjadi,” tegasnya. Diterangkan Bambang penyesuaian tarif penyeberangan terakhir dilakukan pemerintah pada Mei 2016 lalu, yaitu sebesar 18 persen. Sejak saat itu, sampai dengan awal 2020 ini penyesuaian belum dilakukan lagi. Hal tersbut menyebabkan banyak perusahaan transportasi laut yang gulung tikar.

“Banyak yang tidak bisa mengangsur (pinjaman) bank, tidak bisa membayar gaji karyawan, membayar galangan, dan bahkan ada yang mengurangi unsur-unsur keselamatan,” ujar Bambang. Hal tersebut dinilai sangat merugikan. Terlebih mengingat peraturan yang berlaku mengharuskan evaluasi besaran tarif penyeberangan seharusnya dilakukan enam bulan sekali. “Kenapa ini evaluasinya sampai dua tahun lebih,” sambungnya.

Pemerintah sendiri disebut telah menyetujui penyesuaian tarif penyeberangan sebesar yang seharusnya mulai berlaku pada Desember 2019 lalu. Jumlah yang disepakati menjadi penyesuaian 11,53 persen dari total 38 persen yang diajukan. Penyesuaian tersebut akan dilakukan secara berkala selama tiga tahun sekali. “Setelah dievaluasi, ternyata dicicil tiga kali (per tiga tahun). Itu wajib kekurangannya disubsidi Public Service Obligation (PSO),” ujar Bambang.

Senada dengan itu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, menerangkan bahwa peningkatan pelayanan di industri penyebrangan memang sangat penting. Khususnya untuk menjamin keselamatan penumpang. Walaupun begitu, persoalan tarif penyeberangan yang belum mengalami perubahan sejak dua tahun terakhir dikhawatirkan mempengaruhi pelayanan tersebut. Mengingat kondisi dunia usaha pelayaran yang menjadi kurang bersahabat.

“Saat ini persoalan tarif itu yang pemerintah harus mempertimbangkan betul, jangan sampai tarif itu di bawah biaya pokok dan tidak bisa untuk investasi,” ujar Tulus ditemui sesuai Rakernas DLU 2020. Dengan banyaknya risiko yang ditanggung pengusaha pelayaran, hal tersebut diharapkan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tulus sendiri berharap agar pemerintah pusat, melalui Kementerian Perhubungan, tidak terlalu lama menunda penyesuai tarif yang seharusnya mulai berlaku pada Desember 2019 lalu.

Hal tersebut harusnya tidak perlu mangalami penundaan, mengingat dua komponen penilaian dalam pengajuan oleh Gapasdap sudah terpenuhi. “Ada dua hal, ability to pay atau kemampuan membayar dan willingness to pay. Dua hal itu sudah ada di besaran kenaikan yang diusulkan,” ujar Tulus. Untuk itu, keadilan tarif penyeberangan diharapkan dapat terwujud, baik bagi konsumen maupun bagi penyedia layanan jasa.  (bay)