Beranda Ekonomi Omzet Besar, Retribusi Cidomo di Tiga  Gili Masih Minim

Omzet Besar, Retribusi Cidomo di Tiga  Gili Masih Minim

Cidomo yang beroperasi di tiga Gili masih belum memberikan kontribusi bagi daerah. padahal, dalam sehari pendapatan dari menarik cidomo bisa mencapai jutaan rupiah. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Cidomo yang beroperasi di tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara (KLU), disinyalir mengantongi pendapatan jutaan rupiah per hari. Sayangnya, pendapatan itu tak sebanding dengan retribusi yang masuk ke Pemda KLU.

Kuota cidomo dan dongol (khusus mengangkut material) yang beroperasi di tiga gili sejatinya dibatasi oleh asosiasi cidomo masing-masing pulau. Hal inilah yang membuat harga satu unit cidomo sangat mahal. Namun, sejak tiga Gili berkembang dan alat transportasi ini eksis di sana, regulasi yang mengatur retribusi cidomo kepada pemerintah belum juga dibuat oleh eksekutif maupun legislatif.

“Sampai sekarang belum ada Perda yang khusus mengatur setoran cidomo ke kas daerah. Saat saya jadi Plt (pelaksana tugas, Dinas Perhubungan), kita hanya menggunakan Perbup,” ungkap mantan Plt. Kadis Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU, H. Samsul Rizal, S.Pi, Sabtu, 11 Januari 2020.

Melalui Perbup yang diterbitkan, Dishub mulai menarik retribusi dari cidomo. Setidaknya dimulai sekitar tahun 2017 lalu. Dinas kata Rizal, mengeluarkan kebijakan berupa kewajiban membayar retribusi parkir khusus cidomo. Nominalnya juga rendah, kisaran Rp 2.500 per hari. Angka ini tentu tidak sebanding dengan angka pendapatan cidomo per hari yang mencapai jutaan rupiah.

Rizal mengakui, di zamannya mulai “diakali” agar cidomo ikut berkontribusi kepada daerah. Selain Perbup Parkir Cidomo, pihaknya juga mewajibkan cidomo untuk memperpanjang Izin Operasional (semacam perpanjangan STNK) tiap 6 bulan.

Sebagai angkutan ramah lingkungan, alat transportasi tradisional Lombok ini mendukung ciri khas tiga Gili sebagai objek wisata. Sehingga menurut Rizal, kewajiban cidomo dibarengi dengan program dinas. Misalnya, pemeliharaan kesehatan bagi kuda yang digunakan, serta pemeliharaan jalur lingkar yang mendukung kenyamanan transportasi.

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan KLU, M. Iwan Maret Asmara, mengakui diperlukan perangkat Perda yang mengatur retribusi alat transportasi di tiga Gili. Selain cidomo, transportasi sepeda yang banyak digunakan juga belum diatur oleh pemerintah. “Memang sudah kita tarik retribusinya, tapi tidak besar. Untuk jumlahnya saya lupa,” imbuh Iwan.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah, S.KH., mendukung jika dinas mengajukan draf raperda retribusi alat transportasi di 3 Gili. Ia mengamini, pendapatan per hari cidomo dan jasa sewa sepeda terus mengalir kepada asosiasi.

“Kita mendukung kalau eksekutif mulai merancang raperdanya. Di samping itu, kita juga memiliki kewajiban untuk mendukung kenyamanan alat transoprtasi di sana,” ujarnya.

Sebagai daerah terdampak gempa, para kusir cidomo mengakui mengalami penurunan penghasilan. Namun demikian, faktor yang paling berpengaruh adalah tingkat penggunaan cidomo oleh wisatawan.

Salah satu kusir dongol, Bagus, mengatakan tingkat kunjungan ke Gili Trawangan relatif menurun dibandingkan sebelum gempa. Kondisi tersebut menyebabkan penghasilan jasa angkut cidomo menurun.

Bagus menuturkan, sebagai kusir cidomo ia bisa menghasilkan pendapatan setengah hari berkisar Rp 300 ribu, turun dari pendapatan sebelum gempa antara Rp 500-600 ribu.

“Saya beroperasi dari pagi sampai siang, setelahnya ada teman yang gantikan. Tingkat kunjungan menurun, ini saja baru dua bulan lalu ditelepon lagi oleh bos,” akunya.

Selama 2 tahun menjadi kusir di Gili Trawangan, Bagus mengklaim tidak semua wisatawan memanfaatkan cidomo. Untuk sekali rit, tarif cidomo sebesar Rp 100 ribu. Sedangkan tarif keliling Gili Trawangan sebesar Rp 175 ribu dengan jumlah penumpang maksimal 3 orang. “Harapan kami, jalan lingkar ini ditata sehingga pengunjung lebih nyaman saat menggunakan cidomo,” imbuhnya. (ari)