Anggaran Rp220 Miliar, Penurunan Angka Kemiskinan Tak Capai Satu Persen

Amiruddin. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Alokasi anggaran pengentasan kemiskinan di tahun 2020 cukup fantastis. Pemkot Mataram menyiapkan Rp220 miliar. Namun target penurunan penduduk pra sejahtera hanya satu persen.

Dari tahun ke tahun anggaran kemiskinan meningkat. Tahun 2019 dialokasikan Rp160 miliar lebih. Kemudian tahun ini meningkatkan Rp60 miliar menjadi Rp220 miliar. Anggaran besar ini justru kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, H. Amiruddin dikonfirmasi pekan kemarin, hanya mampu mengurangi penduduk miskin 0,5 persen sampai 0,61 persen.

Target satu persen yang disepakati bersama Pemprov NTB melalui perjanjian kerjasama tidak pernah tercapai. “Saya mensyukuri karena pada intinya angkanya terus turun,” kata Amir.

Baca juga:  Pusat Blokir Dana Dekonsentrasi 22 Satker di NTB

Alokasi Rp220 miliar terdistribusi ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kecenderungan pengalokasian dana itu berkaitan dengan perumahan, sanitasi, kesehatan serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Amir menegaskan, penduduk miskin perkotaan dengan perdesaan berbeda. Secara karakter tidak sama sehingga untuk turun satu digit saja sangat sulit. Penduduk miskin di Kota Mataram berada pada grade satu atau kerak kemiskinan yang susah diintervensi. Di antaranya, generasi tua atau warga jompo. Kondisi warga ini tidak bisa lagi diajak untuk keluar dari kemiskinan. “Mau diajak pelatihan atau pemberdayaan sudah tidak bisa,” tandasnya.

Baca juga:  Demi Sesuap Nasi, Seorang Ibu Tarik Gerobak Sampah Sambil Menggendong Bayi

Tantangan lainnya adalah urbanisasi dari desa yang masuk ke Kota Mataram. Mau tidak mau atau suka tidak suka, perpindahan penduduk tidak bisa dicegah. Data dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) wajar penduduk miskin stagnan di angka 42 ribu lebih.

Salah satu upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan adalah memperbaiki basis data terpadu (BDT). Validasi data dimaksudkan agar program di satuan kerja perangkat daerah tidak tumpang tindah.

Bappeda kata Amir, memiliki aplikasi dengan akurasi tepat. Data ini hasil validasi kembali basis data terpadu di tahun 2015. Hasilnya 80 persen data BDT tepat. Oleh karena itu, OPD bisa menjadikan aplikasi tersebut sebagai rujukan untuk menyalurkan bantuan ke masyarakat.

Baca juga:  Penurunan Angka Kemiskinan di Loteng Melambat

“Aplikasi ini jelas akan menampilkan kondisi rumah, dapur dan sanitasi. Kami bekerjasama dengan Dukcapil karena di sana ada NIK warga,” tandasnya.

Pola penurunan angka kemiskinan harus dimulai dengan bekerja bersama – sama dengan lintas sektor. Misalnya, program Kotaku mengintervensi dari tempat tinggal dan lingkungan. Dan, OPD lain mengerjakan pekerjaan lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (cem)