BPS akan Hitung Dampak Kenaikan Harga Rokok Terhadap Kemiskinan

Ilustrasi rokok (Sumber foto: pxhere)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menyusun simulasi penghitungan dampak kenaikan harga rokok yang berlaku sejak 1 Januari lalu. Khususnya untuk menghitung dampak hal tersebut kepada inflasi di NTB.

“Kalau demand-nya (jumlah konsumsi rokok masyarakat, Red) tidak berkurang, pasti ada dampaknya,” ujar Kepala BPS NTB, Suntono, dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 12 Januari 2020. Hasil penghitungan disebut akan dapat dikeluarkan pada kegiatan rilis BPS Februari mendatang.

‘’Jadi kita hitung satu bulan, sejak awal tahun kemarin sampai akhir Januari nanti,” sambungnya.

Dicontohkan Suntono program simulasi yang dilakukan menghitung volume perokok di NTB yang berpotensi mengurangi jumlah rokok yang dihisap per hari mengikuti kenaikan harga rokok.

“Kalau sebelumnya merokok sebungkus, setelah harga naik tetap merokok sebungkus, yang serperti akan ada dampaknya (terhadap inflasi),’’ ujarnya.

Di sisi lain, jika jumlah perokok benar-benar berkurang maka diprediksi akan meningkatkan konsumsi untuk 52 komoditas konsumsi-pangan lainnya. Artinya, biaya untuk pembelian rokok sehari-hari dialihkan oleh masyarakat untuk membeli komoditas lain karena harga rokok yang terlalu mahal.

Baca juga:  Warga Miskin yang Tak Terdata, Terancam Tak Terima Bantuan

“Karena itu perlu dilakukan simulasi,” ujar Suntono.

Selain peningkatan inflasi, kenaikan harga rokok juga disebut berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Walaupun begitu, pengukuran dampaknya memakan waktu yang lebih lama karena harus mengelaborasi 52 komoditas utama konsumsi-pangan yang menjadi indikator penghitungan.

‘’Kalau jumlah pembelian rokok tidak kurang, dia pasti akan mengurangi konsumsi makanan. Misalnya tadi Rp10 ribu, karena harga naik Rp5 ribu maka dia mengurangi harga untuk makannya,’’ ujar Suntono.

Mengingat kultur masyarakat yang cenderung mementingkan rokok, hal tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi alokasi keuangan masyarakat yang memilih mengurangi daya beli untuk komoditas pokok lainnya.

Diterangkan Suntono konsumsi rokok saat ini berada pada posisi keempat pemenuhan kebutuhan masyarakat NTB. “Posisi pertama itu ada beras, kemudian pendidikan dan rumah,” ujarnya.

Baca juga:  Gelisah Soal Harga Cabai, Walikota Usulkan Terobosan Ini

Mengingat rokok masuk dalam komoditas tanpa kalori, maka potensi masyarakat mengurangi pembelian makanan untuk memenuhi rokok dikhawatirkan akan berdampak juga pada masalah-masalah lainnya seperti angka pemenuhan gizi.

Pemerintah resmi menaikkan harga rokok seiring penetapan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019 tentang tarif cukai hasil tembakau, keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020 lalu.

Kenaikan tarif cukai rokok terbesar ada pada jenis rokok Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 29,96 persen.  Untuk cukai rokok jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) naik sebesar 25,42 persen, Sigaret Kretek Mesin (SKM) 23,49 persen dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) 12,84 persen.

Baca juga:  Kenaikan Harga Rokok Picu Kemiskinan

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, yang dikonfirmasi terpisah menyebut kebijakan tersebut cukup dilematis. Pasalnya, jika dilihat, rata-rata para perokok berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah yang dikhawatirkan akan menjadi lebih miskin karena mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk membeli rokok.

Berdasarkan data Pemprov, jumlah masyarakat miskin di NTB pada Maret 2019 sebanyak 735.960 jiwa. Rokok kretek filter menjadi penyumbang terbesar kedua pembentuk garis kemiskinan makanan setelah komoditi beras. Sedangkan sektor perumahan menjadi penyumbang terbesar pembentuk garis kemiskinan non makanan.

Kontribusi rokok pembentuk garis kemiskinan di pedesaan sebesar 8,83 persen. Sedangkan di perkotaan kontribusinya sebesar 11,95 persen. Sementara beras, kontribusinya sebagai pembentuk garis kemiskinan di pedesaan sebesar 27,65 persen dan perkotaan sebesar 21,41 persen.  (bay)