Jika Dibatalkan, Rp2,6 Miliar untuk Mobil Pimpinan DPRD NTB Bisa Biayai 2,2 Juta Bibit Pohon

0
3
Ilustrasi randis

Mataram (Suara NTB) – Anggaran pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD NTB senilai Rp2,6 miliar terus menuai reaksi. Salah satu reaksi yang muncul adalah adanya skema baru pengalokasian anggaran pro-rakyat jika anggaran mobil dinas tersebut dibatalkan.

Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB pun membuat kalkulasi sederhana dari anggaran sebesar itu. Salah satunya, dana sebesar Rp2,6 miliar itu diperkirakan akan cukup untuk membiayai 2,2 juta bibit pohon, untuk menghijaukan hutan NTB yang kini habis dibabat.

Sekjen Fitra NTB, Ramli Ernanda kepada Suara NTB, Selasa, 7 Januari 2020 menyoroti adanya kesan pejabat eksekutif dan legislatif di NTB menghambur-hamburkan uang di tengah banyaknya bencana.

Mereka dinilai tidak berempati pada situasi daerah yang sedang dilanda bencana. Setelah diguncang gempa, NTB ditimpa bencana lanjutan seperti angin  kencang, longsor dan banjir.

Kebijakan ini pun dianggap kontras dengan kebutuhan masyarakat ketika berharap pada Dewan. Dicontohkannya, ketika  masyarakat ajukan dana aspirasi yang harus dibiayai, direspons dengan informasi bahwa dana sedang defisit.

‘’Tapi kalau untuk urusan mereka, semaunya pakai uang rakyat. Jadi banyak urusan rakyat yang lebih penting untuk dijawab dan dituntaskan,’’ sesalnya.

Pada awal masa kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah dan Dr.Hj. Sitti  Rohmi Djalilah, Fitra sudah menyampaikan peringatan soal potensi gagalnya  visi misi “NTB Gemilang”, dengan mempertimbangkan semakin melemahnya kapasitas dan diskresi fiskal daerah.

‘’Sehingga kami sarankan, agar pengelolaan anggaran lebih hati-hati, matang dan hindari pemborosan. Fokus pada prioritas,’’ sarannya.

Tidak ada opsi lain bagi Fitra kecuali kebijakan itu harus dibatalkan. Toh menurutnya, pembatalan tidak akan mengganggu kinerja Pimpinan DPRD NTB. Terlebih, Mobdis yang sudah ada masih layak, karena setiap tahun ada anggaran pemeliharaan yang cukup besar diberikan daerah.

  Inspektorat TNI AD Audit Kinerja Korem 162/WB

Menurut Ramli, jumlah anggaran itu tidak sedikit, jika dikonversikan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan yang standar. Jika dikonversi, dana sebesar Rp2,6 miliar dapat dipakai membangun 12 ruang kelas baru (RKB) SMA/SMK, dapat dipakai untuk  beasiswa 2.600 orang siswa SMA/SMK.

Dana sebesar itu juga dapat mensubsidi 8.496 orang anggota BPJS Kelas III. Dalam konteks bencana gempa, setidaknya dana itu bisa dipakai untuk membangun 52 unit rumah tahan gempa.

Terkait hal ini, Suara NTB berupaya melakukan konfirmasi kepada Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, melalui pesan instan WhatsApp. Namun, meski telah membaca pesan, ia tidak merespon permintaan klarifikasi tersebut.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Sekretaris DPRD (Sekwan) NTB, Mahdi Muhammad membenarkan rencana pengadaan empat unit kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD NTB. Pengadaan itu akan dilakukan pada tahun anggaran 2020 dengan total anggaran yang sudah disediakan senilai Rp2,6 miliar lebih.

Menurut Mahdi bahwa proses pengadaan kendaraan dinas empat Pimpinan DPRD NTB itu sudah disetujui melalui mekanisme penganggaran pada pembahasan APBD tahun 2020. Hanya saja nantinya pengadaannya akan dilakukan sesuai dengan standar protokoler pimpinan.

‘’Nanti kami harus komunikasikan dan konsultasikan dengan Pimpinan Dewan terlebih dahulu. Setelah itu baru kami akan melihat ketersediaan anggaran, apakah cocok antara kebutuhan anggaran yang ada. Kalau kurang, kami akan turunkan spesifikasinya sesuai dengan ketersediaan anggaran,’’ jelas Mahdi.

Jika  harga empat mobil dinas pimpinan wakil rakyat tersebut sesuai dengan ketersediaan anggaran, maka pihaknya berencana akan melakukan pembelian mobil dinas dengan merek yang sama dengan mobil dinas yang sekarang.

‘’Tapi yang namanya harga kendaraan sangat cepat naiknya. Dan kalau itu terjadi bisa saja speknya akan diturunkan sesuai dengan ketersediaan anggaran,’’ katanya. (ars/aan/ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here