Biayai Proyek Mangkrak, Pemkab Lobar Butuh Rp4 Miliar Lebih

Proyek pasar Gunungsari II yang diputus kontrak. (Suara NTB/her)

Giri menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat membutuhkan dana mencapai Rp4 miliar lebih untuk melanjutkan proyek mangkrak yang diakibatkan diputus kontrak dan molor. Masing-masing untuk proyek Dermaga membutuhkan dana Rp3 miliar lebih dan proyek Pasar Gunungsari II mencapai Rp1 miliar lebih.

Untuk kelanjutan proyek ini pun ada yang sudah dialokasikan melalui APBD murni dan menunggu APBD perubahan. Sedangkan untuk lima proyek puskesmas, beberapa proyek yang sudah hampir finishing bakal dibayar secepatnya pada APBD murni. Sementara proyek yang pencapaiannya 90 persen kemungkinan dibayar pada APBD-P.

“Untuk kelanjutan Pasar Gunungsari II karena diputus kontrak, sudah ada disiapkan angaran yakni mengalihkan dana pembangunan pasar kuliner. Begitu pula untuk menyelesaikan proyek Dermaga Senggigi butuh dana Rp3 miliar lebih, itu nanti kami bisa upayakan pada APBD-P,” jelas Lale Prayatni Asisten II Setda Lobar akhir pekan kemarin.

Baca juga:  Monumen Mataram Metro Miring?

Dijelaskan lebih lanjut, sesuai arahan pimpinan dalam hal ini Bupati untuk tahun ini tidak terjadi persoalan permalasahan proyek yang putus kontrak dan molor seperti tahun ini.

Karena itu proses tender harus dipercepat. Namun hal ini perlu satukan persepsi dengan semua Kepala OPD. Sebab yang nama proyek ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi semua kait mengait, kalau satu terlambat maka semuanya berimbas.

Pihaknya pun sudah meminta Kabag ULP untuk membuat jadwal, kapan bahas input sirup, pengumuman sirup dan konsultan perencana mulai bekerja. Untuk proyek 2021 perencanaan dilakukan pada APBD- 2020 agar pengerjaan proyek bisa dimulai awal tahun.

Baca juga:  PPK Proyek Dermaga Senggigi Diklarifikasi

Berdasarkan hasil rapat evaluasi proyek yang dipimpin oleh sekda bahwa terdapat proyek yang tidak selesai 100 persen akan dibayar pada APBD perubahan. Namun hal ini masih dikaji oleh bagian pembangunan, terkait mana proyek yang bisa dibayar pada APBD-P dan mana proyek yang dibayar segera.

Kalau deviasi 90 persen, maka proyek akan dibayar pada APBD-P. Sehingga hal ini tentu membuat rekanan kelimpungan karena bisa jadi proyeknya dibayar Bulan September.

Sementara itu, Kabid Kementrologian pada Disperindag, L. Agha Farabi mengatakan untuk langkah antisipasi kelanjutan proyek pasar pihaknya sejak awal menghadap Bupati untuk menyampaikan urgensi Pasar Gunungsari II ini sehingga perlu dialokasikan APBD tahun untuk melanjutkan.

Diakuinya, kondisi pasar ini memang urgen sebab dibutuhkan ratusan pedagang. Dana untuk proyek pasar ini sudah disiapkan dana dari APBD. Total dana yang diperlukan untuk melanjutkan proyek pasar mencapai Rp1,3 miliar lebih, karena dana untuk pembangunan 2019 sebelumnya kembali ke pusat. Tinggal kata dia dana APBD ini dieksekusi. Hanya saja untuk bisa mengeksekusi perlu menunggu hasil audit dari Irjen Kementerian.

Baca juga:  Dermaga Gili Meno Senilai Rp9,1 Miliar Belum Rampung

Selesai audit proyek putus kontrak, maka barulah bisa dikerjakan. Diakuinya, dana proyek ini dialokasikan pada detik-detik akhir pembahasan APBD. Berbeda dengan proyek DAK, kata dia, akan dibayarkan pada APBD-P.

Proyek ini dibayarkan sampai progres terakhir saat putus kontrak sekitar 36 persen. Uang muka sudah diterima 30 persen. Sehingga mereka hanya terima 6 persen itupun dipotong pajak. “Kalau uang muka 30 persen langsung dikurangi, dipotong,” tegasnya. (her)