Target PAD Terlampaui, NTB Terbebas dari Defisit Anggaran

Iswandi saat memberi keterangan pers, Jumat, 3 Januari 2020. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Realisasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB 2019 mencacatkan hasil yang menggembirakan karena melampaui target mencapai 106,01 persen. Dengan terlampauinya target PAD, sangat menolong penyelesaian masalah defisit anggaran yang terjadi beberapa tahun terakhir.

‘’Dari laporan posisi kas per 31 Desember 2019, ada kas daerah mencapai Rp63 miliar lebih. Sedangkan kewajiban jangka pendek kita Rp43 miliar yang akan disetorkan ke kabupaten/kota. Artinya, kita dapat menyelesaikan persoalan defisit sekaligus manajemen kas semakin sehat dibanding tahun sebelumnya,’’ ujar Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Jumat, 3 Januari 2020.

Ia membandingkan dengan kondisi kas pada akhir 2018 lalu. Di mana, sisa kas daerah tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendek Pemprov NTB berupa dana bagi hasil ke kabupaten/kota yang harus dibayarkan bulan Januari. Sedangkan pada 2019, per 31 Desember, Pemprov dapat melakukan pengendalian kas atau manajemen kas yang lebih sehat dan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek bulan Januari.

Baca juga:  Kemenkeu Tahan Pencairan Dana Desa untuk NTB Rp492 Miliar

‘’Artinya, ke depan kita akan lebih leluasa di dalam menata pelaksanaan anggaran. Tidak terbebani dengan persoalan defisit (anggaran) lagi. Ini implikasi dari peningkatan PAD tahun 2019. Dengan terlampauinya target  pajak daerah, kita optimis 2020, kita semakin progresif lagi merealisasikan pajak karena adanya kesadaran masyarakat yang semakin baik,’’ katanya.

Iswandi membeberkan, realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2019. Penerimaan pendapatan daerah tahun 2019 dianggarkan Rp5,4 triliun, sampai 31 Desember terealisasi sebesar Rp5,2 triliun lebih atau 96,26 persen. Kondisi penerimaan pendapatan yang belum mencapai 100 persen disebabkan penerimaan dari komponen dana perimbangan yang tidak terealisasi sebesar Rp261,46 miliar akibat penundaan transfer DBH pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat.

Dan efisiensi pelaksanaan DAK sebagai dana transfer yang bersifat khusus. Serta tidak terealisasinya estimasi kurang bayar/salur DBH pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp129 miliar. Sementara komponen pendapatan daerah yang lain, yakni lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar 52,07 persen. Kondisi ini disebabkan tidak tercapainya target anggaran hibah dari pemerintah pusat.

Baca juga:  Anggaran Studi Kelayakan Jembatan Lombok-Sumbawa akan Masuk APBD-P

Mantan Penjabat Sekda NTB ini mengatakan, kondisi berbeda terjadi pada komponen PAD. Di mana, PAD terealisasi sebesar 106,01 persen atau terlampaui sebesar Rp102,75 miliar dari target sebesar Rp1,7 triliun. Penerimaan PAD sebesar Rp1,811 triliun bersumber dari pajak daerah sebesar 78,04 persen, retribusi daerah 1,07 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dividen BUMD sebesar 2,99 persen dan lain-lain PAD yang sah sebesar 17,89 persen.

Sebagai penyumbang PAD terbesar, pajak daerah telah terealisasi sebesar 104,43 persen, yakni terealisasi sebesar Rp1,41 triliun dari target sebesar Rp1,35 triliun. Atau penerimaan pajak daerah melampaui target sebesar Rp60,01 miliar. Secara rinci dijelaskan, PKB dengan target Rp407,69 miliar, terealisasi sebesar Rp437,05 miliar atau 107,20 persen. Kemudian BBNKB dengan target Rp381 miliar, terealisasi Rp404 miliar atau 106,04 persen. Selanjutnya, PBBKB dengan target Rp254,22 miliar, terealisasi Rp268,97 miliar atau 105,80 persen.

Selain itu, pajak air permukaan dengan target Rp880 juta, terealisasi sebesar Rp896,5 juta atau 101,88 persen. Dan pajak rokok dengan target Rp310 miliar, terealisasi sebesar Rp302,87 miliar atau 97,70 persen. Iswandi mengatakan, tidak tercapainya penerimaan pajak rokok disebabkan penurunan penerimaan cukai rokok nasional pada triwulan IV tahun 2019 dibandingkan triwulan IV tahun sebelumnya.

Baca juga:  Sekda Ingatkan Sembilan OPD Soal LHKPN

Bagian PAD lainnya, kata Iswandi, yakni retribusi daerah pada 2019 terealisasi Rp19,46 miliar atau 73,91 persen dari target sebesar Rp26,33 miliar. Hal ini disebabkan proses klaim BPJS pada layanan kesehatan membutuhkan waktu lama. Kemudian terdapat beberapa objek retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi penginapan yang baru selesai proses rehab/rebuild. Serta regulasi baru perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kata Iswandi, berupa laba atas penyertaan modal BUMD terealisasi 99,24 persen dari target. Di mana, semua BUMD telah 100 persen menyetorkan dividen sesuai RUPS kecuali PT. Gerbang NTB Emas (GNE) yang tidak menyetorkan 100 persen. (nas)