2020, Dompu Gagal Dapat Bantuan Pembangunan BLK

Dompu (Suara NTB) – Dari sekian Kabupaten/Kota di NTB, Dompu termasuk salah satu daerah yang gagal mendapat bantuan pembangunan BLK tahun ini. Bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) itu, hanya diperoleh Kota Bima. Proaktif para pihak disana berkontribusi besar bagi terealisasinya program tersebut.

Demikian ungkap Kepala Bidang Penempataan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 7 September 2020. “Kota Bima yang dapat duluan sekarang, karena Wali Kota, Kepala Dinas, Ketua DPR-nya proaktif ke Kementerian,” terangnya.

Meski gagal mendapat bantuan anggaran pembangunan fisik untuk pusat pelatihan kerja yang sudah lama diperjuangkan itu, pihaknya tetap konsisten memperjuangkan, baik di Kementerian maupun lewat APBD I Provinsi NTB.

Menurutnya, BLK merupakan masa depan bagi tiap angkatan kerja lokal. Apalagi dengan munculnya berbagai perusahaan besar dan menengah saat ini, seperti misalnya PT. STM di Kecamatan Huu. Sekarang mereka sudah memasuki tahap akhir studi kelayakan, sehingga diperkirakan butuh banyak tenaga terampil untuk kontruksi di tahun depan. “Dompu sebagai daerah beroperasinya perusahaan ini, paling tidak masyarakatnya harus kita persiapkan untuk menjadi tenaga kerja disana,” harapnya.

Kalaupun wadah penyiapan tenaga kerja terampil ini tak bisa direalisasikan melalui anggaran pusat. Harapannya, Pemprov NTB bisa mengalokasikan anggaran pembangunan fisik BLK lewat APBD I. Sebab ini termasuk bagian dari upaya daerah dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menjadi program provinsi.

Jika tidak memungkinkan, tegas M. Nursalam, alternatif satu-satunya yakni membangun kerjasama dengan BLK dari luar daerah. Intinya angkatan kerja yang ada harus tetap dipersiapkan agar tidak menjadi penoton di tengah banyaknya peluang kerja kedepan. “Terpenting itu angkatan kerja kita harus dipersiapkan, makanya kita konsetrasikan anggaran di naker ini sekarang ke pelatihan berbasis kompetensi maupun kemasyarakatan,” pungkasnya. (jun)