Rp3,2 Triliun Investasi Asing Batal

Bq. Yunita Puji Widiani.(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB kehilangan jejak investasi asing senilai Rp3,2 triliun lebih. Pemprov NTBpun mengusulkan untuk pencabutan izin investor.

Selama tahun 2019, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB melakukan penelusuran berdasarkan database investor yang diberikan oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI kepada 139 perusahaan.

Namun dalam setahun, tim ini menjangkau sebanyak 156 perusahaan. Seluruhnya adalah investor asing yang mengajukan izin berinvestasi di NTB.

Kondisi masing-masing perusahaan, dikategorikan hijau, kuning dan merah, kata Plt. Kepala Dinas PM-PTSP Provinsi NTB, Samsul Rizal melalui Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Bq. Yunita Puji Widiani.

Ditemui di Kantor DPM – PTSP Provinsi NTB, Selasa, 14 Januari 2020, Wiwik, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa kategori hijau adalah investor yang on the track investasinya. Telah berproduksi komersil, laporan LKPM lancar, ada juga yang tengah konstruksi.

Baca juga:  Realisasi Investasi di Sumbawa Minim

Sementara investor yang masuk kategori merah adalah investor-investor yang batal investasi, belum melakukan konstruksi dengan berbagai macam alasan. Dari total 156 perusahaan yang ditelusuri, 18 perusahaan batal investasi, 19 perusahaan tidak diketahui keberadaannya, 8 perusahaan belum memiliki lahan, 34 perusahaan belum konstruksi (hanya memiliki lahan), 6 perusahaan konstruksinya terhenti, 5 perusahaan operasinya terhenti.

Selain itu, 6 perusahaan tahap konstruksi, tidak tertib/tidak pernah LKPM, 12 perusahaan tahap konstruksi tertib LKPM, 19 perusahaan produksi komersil tidak tertib/tidak pernah LKMP dan 29 perusahaan produksi komersil tertib LKPM. Untuk perusahaan-perusahaan yang masuk kategori hijau, kata Wiwik, tim telah menelusurinya sangat detail. Terutama dilokasi yang dicantumkan. Setelah dilakukan verifikasi, tidak sedikit yang tidak diketahui keberadaannya, termasuk lokasi investasi yang dimaksudkan.

Baca juga:  NTB Harus Ramah Investasi dan Industrialisasi

“Kami tanyakan sampai ke pemerintah desa, sampai Kadus (kepala dusun). Juga tidak diketahui investasi yang dimaksud. perusahaan-perusahaan ini umumnya sudah mengajukan investasi tiga tahun sebelumnya,” ujarnya.

Karena itu, investasi-investasi asing yang tidak diketahui keberadaannya ini, direkomendasikan kepada BKPM-RI untuk dicabut izinnya. Secara keseluruhan, rencana investasi asing tahun 2019 senilai Rp11,327.923.864.114 (menggunakan acuan 1 US$ = Rp13.500). Kategori hijau Rp3.152.636.901.414, kategori kuning Rp4.932.265.762.700 dan kategori merah Rp3.243.021.200.000.

Selain itu, tim dari Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal juga selama tahun 2019 menelusuri perusahaan – perusahaan dengan izin penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 37 perusahaan. Hasil pengawasan lapangan ini diketahui 7 diantaranya dikategorikan kuning dan sisanya, hijau. “Tidak ada yang merah,” demikian Wiwik. (bul)