Kemenkeu Transfer Langsung DD 2020 ke Rekening Desa

Ilustrasi dana desa (Mohamad Trilaksono/pxhere)

Mataram (Suara NTB) – Anggaran dana desa (DD) yang ditransfer Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sering menumpuk atau mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten. Untuk memangkas birokrasi dan mencegah terjadinya penumpukan anggaran DD di kabupaten, mulai 2020 Kemenkeu langsung mentransfer DD ke Rekening Desa.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD dan Dukcapil NTB, Hendra Saputra, S.STP yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 9 Januari 2020 mengatakan kebijakan itu sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat. Tetapi, sedang dilakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penaluran dana desa 2020.

Ia menjelaskan aturan mengenai penyaluran dana desa masih berdasarkan PMK 193. Dengan adanya pola penyaluran yang langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Desa, maka sesang dilakukan revisi PMK.

“Rencana (pemerintah) pusat untuk memangkas itu, kan ada persoalan, menghilangkan ruang-ruang negosiasi. Maka langsung ke rekening desa. Untuk mempersingkat birokrasi. Dan betul, anggaran cenderung menumpuk di kas kabupaten,” kata Hendra.

Baca juga:  Antisipasi DAK Hangus, Gubernur Terbitkan Instruksi Percepatan Lelang

Ia menjelaskan pada pencairan DD tahun sebelumnya, kadang-kadang Pemerintah Desa menunggu Peraturan Bupati (Perbup) untuk menusun RAPBDes. Sementara pada awal tahun anggaran, banyak bupati yang belum menerbitkan Perbup. Sehingga usulan pencairan DD dari daerah ke pusat menjadi terlambat. Akibatnya, pencairan DD ke masing-masing desa juga akan menjadi molor.

Meskipun DD langsung ditransfer ke rekening desa, namun kata Hendra, tetap harus ada rekomendasi dari kabupaten. “Makanya lagi digodok aturannya. Supaya fungsinya secara berjenjang bisa dijalankan sambil memangkas ruang-ruang yang bisa terjadinya penyelewengan,” terangnya.

Dengan ditransfer langsung ke rekening desa, harapannya DD lebih cepat direalisasikan Pemerintah Desa. Serta tidak terjadi penumpukan anggaran di rekening kas daerah kabupaten. Namun tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa.

Di samping itu, pola penaluran DD tahun 2020 juga akan berubah. Jika sebelumnya pada tahap I, II dan II , DD ang ditransfer masing-masing 20 persen, 40 persen dan 40 persen. Maka sekarang akan dibalik, 40 persen di tahap I, 40 persen tahap II dan 20 persen di tahap III.

Baca juga:  Target PAD Terlampaui, NTB Terbebas dari Defisit Anggaran

“Kalau pengawasan tetap, seperti biasa. Sudah ada MoU antara Kemendes, Kemendagri dan Polri. Terakhir ada telegram Kapolri kepada seluruh Polda. Diutamakan untuk pembinaan, tidak penindakan,” katanya.

Diketahui, jumlah DD  untuk NTB tahun 2020 sebesar Rp1,23 triliun. Sementara itu, tahun 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun.

Dari alokasi sebesar itu, Lombok Timur dan Lombok Tengah mendapatkan DD paling besar. Masing-masing memperoleh sebesar Rp316,38 miliar dan Rp209,21 miliar. Kemudian Bima Rp189,45 miliar. Selanjutnya, Lombok Barat Rp161,72 miliar, Sumbawa Rp148,33 miliar, Dompu Rp72,22 miliar, Lombok Utara Rp71,44 miliar dan Sumbawa Barat Rp62,57 miliar.

Pada 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun. Dengan rincian, Lombok Barat Rp31,12 miliar, Lombok Tengah Rp38,64 miliar, Lombok Timur Rp61,47 miliar, Bima Rp37,12 miliar, Sumbawa Rp28,81 miliar, Dompu Rp14,16 miliar, Sumbawa Barat Rp12,08 miliar dan Lombok Utara Rp12,87 miliar. (nas)