Percepatan Lelang Cegah Penumpukan Eksekusi Anggaran

L. Gita Ariadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan percepatan lelang proyek 2020. Lelang dini proyek-proyek 2020 agar mulai dapat dilakukan sejak Desember ini.

‘’Bapak Gubernur berharap terus percepatan (lelang). Sehingga tidak ada fenomena penumpukan pada waktu-waktu tertentu,’’ kata Sekda dikonfirmasi di Mataram, Jumat, 27 Desember 2019.

Lelang proyek 2020 sejak dini, tujuannya agar tak terjadi penumpukan eksekusi anggaran jelang akhir tahun anggaran. Selain itu, dengan melakukan pelelangan proyek sejak dini agar pertumbuhan ekonomi menjadi merata tiap triwulan.

Gita mengatakan saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran 2019. Dari hasil evaluasi tersebut nantinya akan diketahui kendala yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan anggaran dan program-program unggulan.

“Kemudian apa solusinya dan treatment-nya bagaimana, nanti kita ketahui bersama. Sekarang evaluasi momentum akhir tahun,” tandas mantan Kepala DPMPTSP NTB ini.

Baca juga:  Anggaran Studi Kelayakan Jembatan Lombok-Sumbawa akan Masuk APBD-P

Terkait percepatan lelang proyek 2020, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mengeluarkan tujuh instruksi. Untuk kegiatan atau proyek konstruksi yang sudah ada Detailed Engineering Design (DED), pengajuan tender paling lambat Maret 2020.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT  mengatakan instruksi gubernur tersebut menindaklanjuti arahan Presiden pada  Rakor  Forkopinda, 13 November 2019 di Bogor. Dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

“Gubernur menerbitkan Intruksi Gubernur Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB,” kata Sadimin.

Baca juga:  Pusat Blokir Dana Dekonsentrasi 22 Satker di NTB

Ada tujuh poin dalam instruksi gubernur tersebut. Pertama, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2020 secara terbuka melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Kedua, tender dapat dilaksanakan mendahului pengesahan DPA setelah RAPBD ditetapkan oleh DPRD. Ketiga, proses  tahun anggaran 2020 yang ditender pada tahun 2019 dapat dilaksanakan oleh PPK Tahun Anggaran 2019.

Keempat, pengajuan proses seleksi Jasa Konsultansi Perencanaan yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020, dilakukan paling lambat akhir bulan Januari 2020. Dan untuk pekerjaaan konstruksi fisiknya diajukan paling lambat bulan Juni 2020.

Kelima, gubernur menginstruksikan supaya kegiatan konstruksi yang sudah ada DED-nya, pengajuan tender dilakukan paling lambat Bulan Maret 2020. Keenam, pengajuan tender barang/jasa lainnya, dilakukan paling lambat pada bulan Oktober 2020.

Terakhir, kepada OPD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan lingkup Pemprov NTB dalam melaksanakan pengadaan non tender atau pengadaan langsung dan penunjukan langsung harus melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Baca juga:  Rp300 Miliar Dana Dekon dan Tugas Pembantuan Diblokir

Berdasarkan data Kanwil DJPB NTB, pada 2020 mendatang belanja barang yang bersumber dari dana APBN di NTB sebesar Rp3,21 triliun, belanja modal Rp3,52 triliun dan belanja bantuan sosial Rp15,09 Miliar. Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp26,08 triliun  untuk belanja kementerian/lembaga dan 11 Pemda di NTB pada 2020.

Alokasi anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu Pelayanan Umum Rp444,47 Miliar, Pertahanan Rp429,88 Miliar, Ketertiban dan Keamanan Rp1,51 Triliun, Ekonomi Rp3,76 Triliun, Lingkungan Hidup Rp390,23 Miliar. Kemudian Perumahan dan Fasilitas Umum Rp580,29 Miliar, Kesehatan Rp187,76 Miliar, Pariwisata dan Budaya Rp2,72 Miliar, Agama Rp199,65 Miliar, Pendidikan Rp2,25 Triliun, dan Perlindungan Sosial Rp20,87 Miliar. (nas)