2020, Pemprov Wajibkan OPD Gunakan Mesin Produk IKM Lokal

Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah memantau test report (uji kelayakan) 19 mesin produksi IKM di NTB agar mendapat SNI. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Mulai 2020 mendatang, Pemprov mengharuskan atau mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan mesin-mesin produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) lokal yang ada di NTB. Bantuan-bantuan peralatan dari OPD kepada masyarakat harus dibeli dari produk IKM lokal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP ang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 8 Desember 2019 mengatakan, kebijakan ini akan diterapkan mulai 2020 mendatang. Balai Besar Mekanisasi Pertanian telah turun ke NTB untuk melakukan uji kelayakan 19 jenis produk permesinan NTB untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

19 mesin tersebut antara lain, mesin pengupas jagung, dikembangkan oleh UD. Restu Ibu dari Kabupaten Lombok Timur. Ada tungku gasifikasi yang dibuat oleh CV. Rotani yang berada di Kota Mataram. Kemudian mesin sangrai kopi dikembangkan UD. Mataram Teknik dari Lombok Barat.

Baca juga:  OPD Diwajibkan Beli Mesin Produk IKM NTB

Selanjutnya, mesin cacah lamtoro dikembangkan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) dari Kota Mataram. Kemudian CV. Ondak Jaya Teknik, mengembangkan mesin spiner, mesin kupas kopi kering, mesin pemipil jagung. IKM yang berlokasi di Lotim ini juga, mengembangkan mesin pengurai serabut kelapa dengan kapasitas 300 Kg per jam, mesin emping jagung, mesin cuci telur, mesin mixer pakan ternak, mesin cacah sampah organik.

Mesin cacah krepek ,mesin sangrai kopi, mesin cacah sampah toss-m, mesin rajang sampah buah. Mesin mixer magot (larva lalat), mesin cetak pelet magot dan peralatan press cetak tahu. Fasilitasi Sertifikasi Penerapan SNI bagi IKM Logam dan Mesin di STIP NTB, berlangsung dari tanggal 2 Desember hingga 7 Desember 2019.

Baca juga:  Bima Ditetapkan Jadi Pusat Industri Kayu Putih di NTB

Ardhi mengatakan kebijakan dari Pemprov NTB untuk mengutamakan penggunaan mesin-mesin produk lokal sudah ada. “Tinggal produsen harus siap karena SNI atau test report berujung pada e-katalog lokal,” ujarnya.

Ditanya apakah perlu dibentuk Perda atau Pergub tentang penggunaan produk lokal. Ardhi mengatakan hal tersebut bisa saja dibuat. Namun, apabila produk-produk permesinan NTB tersebut sudah punya SNI, maka akan bisa masuk e-katalog lokal. Apabila sudah masuk e-katalog lokal, maka bisa tanpa  regulasi berupa Perda atau Pergub. (nas)