Pemprov Terjunkan 900 Mahasiswa Berantas Kemiskinan

Wismaningsih Drajadiah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melakukan langkah terobosan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan menggandeng perguruan tinggi. Mulai tahun ini, Pemprov melalui Dinas Sosial (Disos) NTB menerjunkan 900 mahasiswa ikut memberantas kemiskinan dari desa.

Sebanyak 90 desa miskin yang ada di Pulau Lombok menjadi sasaran 600 mahasiswa yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. ‘’Mahasiswa menggali potensi dan sumber daya di desa itu yang dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan desa miskin di  90 desa miskin yang  ada di Pulau Lombok,’’ kata Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 4 Desember 2019.

Ia menjelaskan, mahasiswa yang diterjunkan tersebut akan mengidentifikasi dan menggali potensi-potensi yang ada di desa yang miskin tersebut. Selanjutnya, mencarikan solusi yang dapat dikembangkan untuk penanganan kemiskinan di suatu desa. ‘’Sehingga mahasiswa bisa berkoordinasi dengan instansi terkait,’’ katanya.

Untuk program yang terkait dengan Disos, disinergikan dengan pola Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Untuk desa yang sudah ada KUBe, kata Wismaningsih, mahasiswa diharapkan mendampingi KUBe tersebut agar benar-benar bisa berkembang untuk menjadi wirausaha.

‘’Kalau desa yang belum ada KUBe,  mahasiswa melakukan assesment untuk mendampingi masyarakat membentuk KUBe sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat,’’ terangnya.

Selanjutnya KUBe yang sudah terbentuk akan difasilitasi Dinas Sosial untuk mengembangkan usahanya. Setelah berjalan akan koordinasikan dengan Dinas Koperasi untuk membina manajemen wirausaha dan Dinas Perindustrian agar bisa menjadi Industri Kecil Menengah (IKM).

Wismaningsih mengatakan, pelibatan mahasiswa dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan akan dijalin dengan perguruan tinggi, baik negeri dan swasta yang ada di NTB. Untuk saat ini, katanya, baru Universitas Mataram yang diajak kerja sama. Ke depan, akan dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya baik yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Baca juga:  Perbaiki Pemukiman Warga, Percepat Penurunan Kemiskinan

Diketahui, gubernur telah menetapkan 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan 2019.

Ke-100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. Untuk di Kabupaten Dompu terdapat di dua desa, yakni Desa Malaju dan Saneo. Begitu juga di Kota Bima terdapat di dua kelurahan yakni Jatiwangi dan Tanjung.

Sementara di Lombok Barat ada 20 desa. Antara lain, Sesela, Sandik, Taman Sari, Mekar Sari, Langko, Bengkel, Kediri, Jagaraga, Banyumulek, Kuripan Utara, Kuripan, Banyu Urip, Lembar, Jembatan Kembar, Lembar Selatan, Sekotong Tengah, Buwun Mas, Pelangan, Batu Putih dan Sekotong Barat.

Sumbawa Barat ada dua desa, yakni Batu Putih dan Mantar. Kota Mataram satu kelurahan yakni Bintaro. Lombok Utara sebanyak 15 desa, antara lain Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Sigar Penjalin, Sokong, Tanjung, Jenggala, Bentek, Rempek, Kayangan, Sesait, Selengen, Akar Akar, Sukadana dan Senaru.

Kemudian Lombok Timur 30 desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Yakni, Belanting, Mekar Sari, Perigi, Seruni Mumbul, Kembang Kerang Daya, Pringgabaya, Batuyang, Apitaik, Mamben Daya, Aikmel. Selanjutnya, Kalijaga, Lenek, Pringgasela, Anjani, Sukamulia Timur, Masbagik Selatan, Masbagik Utara, Lendang Nangka, Kotaraja, Montong Betok, Sukadana, Suradadi, Sakra, Labuhan Haji, Menceh, Tanjung Luar, Sukaraja, Pandanwangi dan Jerowaru.

Sementara di Lombok Tengah ada 24 desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Yaitu, Teratak, Sintung, Pringgarata, Barabali, Montong Gamang, Dasan Baru, Muncan, Montong Terep, Jago, Darmaji, Pengadang. Kemudian Saba, Loang Maka, Puyung, Sukarara, Labulia, Batujai, Penujak, Marong, Kateng, Mangkung, Sukadana, Mertak, dan Mekar Sari. Selanjutnya, Kabupaten Bima dua desa yakni Rite dan Ntonggu.

Baca juga:  Gempa dan Pelemahan Ekonomi Global Perlambat Penurunan Kemiskinan di KSB

Persentase angka kemiskinan di NTB periode September 2018 ke Maret 2019 turun sebesar 0,07 persen. Pada September 2018, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,63 persen, turun menjadi 14,56 persen pada Maret 2019.

Meskipun penurunannya melambat, tetapi persentase angka kemiskinan turun dari 14,63 persen menjadi  14,56  persen pada Maret 2019. Ardhi mengatakan, penurunan angka kemiskinan NTB tersebut didukung oleh penurunan jumlah kemiskinan pedesaan yang relatif signifikan yaitu dari 13,69 persen pada bulan September 2018  menjadi 13,45 persen  pada bulan Maret 2019. Hal tersebut mengimbangi peningkatan persentase jumlah penduduk miskin perkotaan dari 15,66 persen  pada bulan September 2018, kemudian naik menjadi 15,74 persen.

Garis kemiskinan NTB mengalami kenaikan dari Rp 373,566 per kapita pada bulan September 2018 menjadi Rp 384,880 per kapita pada bulan  Maret 2019.   Hal ini menunjukkan semakin besarnya pengeluaran masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasar setara 2100 kkal.

Garis kemiskinan perkotaan per Maret 2019 sejumlah Rp 396.696, meningkat dibandingkan dengan September 2018 sebesar Rp 384.479. Garis kemiskian pedesaan pada bulan Maret 2019 sebasar Rp 374.123 meningkat dari Rp 363.755 pada bulan September 2018.

Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan pada 2023 atau tahun akhir RPJMD 2019-2023 sebesar 9,75 persen. Pada tahun awal RPJMD, atau 2018, angka kemiskinan NTB sebesar 14,63 persen. Tahun 2019 ini ditargetkan turun menjadi 13,75 persen. Tahun 2020, kemiskinan ditargetkan terus mengalami penurunan menjadi 12,75 persen. Kemudian pada 2021 dan 2022, kemiskinan ditargetkan turun menjadi 11,75 persen dan 10,75 persen. (nas)