Aduan Finance Mendominasi

Hj. Haerani (Suara NTB/bul)

BADAN Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) NTB menerima lebih dari 30 pengaduan konsumen. Pengaduan ini didominasi sengketa konsumen dengan perusahaan pembiayaan (finance). Ketua BPSK Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melalui Wakil Ketua BPKS NTB di Mataram, Hj. Haerani menyebut, ada 32 kasus konsumen yang dilaporkan ke BPSK. Tahun 2018 lalu, jumlah laporan yang masuk sebanyak 28.

“Tahun ini naik, dan didominasi pengaduan finance, ada juga perumahan, asuransi,” katanya kepada Suara NTB, Rabu, 27 November 2019. 32 kasus ini sebagian besar diselesaikan dengan sidang. Ada sebagian kecil yang masuk ke penyelesaian meja hijau (pengadilan). Salah satu contoh kasus finance yang diselesaikan misalnya terkait pelelangan jaminan kredit (kendaraan) yang dilakukan oleh finance, tanpa pemberitahuan kepada konsumen.

Padahal, sebelum lelang jaminan, terlebih dahulu, pihak finance memberikan informasi kepada pemilik kendaraan yang statusnya sebagai nasabah (penerima kredit finance). “Tiba-tiba kendaraannya dijual sepihak. Hal ini yang dilaporkan ke BPSK,” ujarnya. Hj. Haerani menyebut kenaikan jumlah pengaduan yang masuk ke BPSK juga didominasi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyelesaian hak dan kewajibannya.

Misalnya, pengambilan kendaraan oleh petugas finance akibat ketidakmampuan/kelalaian konsumen membayar kewajiban cicilan kreditnya.  Karena itu, BPSK merekomendasikan untuk sosialisasi lebih massif kepada masyarakat. “Masyarakat saat menerima kredit pembiayaan kendaraan misalnya. Jangan hanya tanda tangan begitu saja tanpa memahami hak dan kewajibannya. Masyarakat harus dipahamkan,” imbuhnya.

Sengketa-sengketa konsumen dengan finance ini, ada yang diselesaikan dengan musyawarah. Ada juga yang diselesaikan melalui sidang sengketa konsumen. Selain itu, Hj. Haerani juga menyebut pengaduan lain yang masuk ke BPSK. Misalnya pengaduan konsumen dengan pengembang. Yang dijumpai, konsumen mengadu kepada BPSK atas rumah yang dibelinya dari perusahaan (pengembang). Belum lama ditempati namun rusak akibat gempa tahun 2018 lalu.

Dari pengaduan konsumen terhadap pengembang yang dinilai tidak profesional menggunakan bahan-bahan bangunan yang tidak berkualitas sehingga mengakibatkan masa bertahan rumah lebih cepat. “Salah satu kasus pengembang ini tidak diterima kesepakatan di sidang BPSK. Akhirnya masuk ke pengadilan, hingga ke Mahkamah Agung. Padahal, kasus ini bisa diselesaikan dengan musyawarah karena pengembangnya siap membantu recovery kembali. Namun tidak juga ada titik temu hingga sampai di pengadilan,” Hj. Haerani menyayangkan. Dua kasus yang akan disidang pada pekan depan. Satu kasus kasus finance, FIF disebut dan satu lagi kasus sengketa konsumen dengan pengembang. (bul)