Pemprov dan Lotim Terbesar Peroleh Jatah Dana APBN

Ilustrasi Anggaran (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menyerahkan petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020. Dari total Rp16,3 triliun TKDD untuk 11 entitas Pemda di NTB, Pemprov dan Lombok Timur (Lotim) memperoleh jatah dana APBN terbesar pada tahun depan.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Alim Afifi yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 27 November 2019 siang menyebutkan, alokasi dana transfer untuk Pemprov NTB tahun 2020 sebesar Rp3,848 triliun. Sedangkan Lotim memperoleh TKDD sebesar Rp2,089 triliun. Dari 11 entitas Pemda di NTB, hanya Kota Bima yang memperoleh dana transfer paling kecil, yakni Rp691,6 miliar.

Alim mengatakan, Lombok Tengah (Loteng) merupakan daerah yang menempati posisi ketiga memperoleh dana TKDD terbesar, yakni Rp1,828 triliun. Kemudian disusul Kabupaten Bima Rp1,582 triliun, Kabupaten Sumbawa Rp1,451 triliun dan Lombok Barat Rp1,398 triliun. Kemudian, lima daerah memperoleh dana transfer di bawah Rp1 triliun. Adalah Kota Mataram memperoleh Rp919 miliar, Dompu Rp910 miliar, Sumbawa Barat Rp848 miliar, Lombok Utara Rp736 miliar dan Kota Bima Rp691 miliar.

Alim menyebutkan, TKDD yang diperoleh Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota sebesar Rp16,3 triliun  terdiri dari lima komponen. Yakni, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp933 miliar lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,087 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp4,679 triliun. Selanjutnya Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp371 miliar, Dana Desa untuk delapan kabupaten sebesar Rp1,23 triliun.

Baca juga:  Komisi I DPRD NTB Cermati Belanja Diduga Tak Wajar

Khusus untuk dana transfer yang diperoleh Pemprov NTB, terdiri dari DBH Pajak Rp428 miliar, DBH SDA Rp71 miliar, DAU Rp1,6 triliun, DAK Fisik Rp416 miliar, DAK non Fisik Rp1,2 triliun, dan DID sebesar Rp43 miliar lebih.

Jika digabung dengan belanja kementerian/lembaga dan TKDD, dana APBN untuk NTB tahun depan mencapai Rp26,08 triliun. Jumlahnya meningkat sebesar 5,46 persen dari tahun 2019 yang mencapai Rp24,73 triliun. Dengan rincian sebesar Rp9,78 triliun untuk belanja pemerintah pusat kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Rp16,31 triliun untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Secara keseluruhan, dokumen DIPA untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga yang diserahkan dan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB sebanyak 394 DIPA. Yang mencakup nilai sebesar  Rp9,78 triliun, yang akan dibayarkan di 4 KPPN, yaitu KPPN Mataram 246 DIPA sebesar Rp7,47 triliun, KPPN Selong 27 DIPA sebesar Rp659,97 miliar, KPPN Sumbawa Besar 53 DIPA sebesar Rp577,79 miliar, dan KPPN Bima 68 DIPA sebesar Rp1,07 triliun.

Dilihat dari nominalnya, jumlah alokasi DIPA Tahun 2020 terbesar yaitu pada satuan kerja SNVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara I sebesar Rp1,51 triliun,  SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara I Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp576,97 miliar dan Korem-162 Dam IX/UDY Rp384,46 miliar.

Baca juga:  BPK Telisik Indikasi Kebocoran Retribusi Sektor Pariwisata di NTB

Dilihat dari penggunaannya, alokasi tersebut meliputi alokasi yang digunakan langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga  sebesar Rp9,28 triliun. Sedangkan Rp497,48 miliar lainnya digunakan oleh OPD dalam kerangka pembiayaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan masing-masing rincian yaitu, pembiayaan Dekonsentrasi sebesar Rp140,26 miliar dan Tugas Pembantuan sebesar Rp357,22 miliar.

Secara fungsional, alokasi tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu Pelayanan Umum Rp444,47 miliar, Pertahanan Rp429,88 miliar, Ketertiban dan Keamanan Rp1,51 triliun, Ekonomi Rp3,76 triliun, Lingkungan Hidup Rp390,23 miliar. Kemudian Perumahan dan Fasilitas Umum Rp580,29 miliar, Kesehatan Rp187,76 miliar, Pariwisata dan Budaya Rp2,72 miliar, Agama Rp199,65 miliar, Pendidikan Rp2,25 triliun, dan Perlindungan Sosial Rp20,87 Miliar. Dari jenis belanja, alokasi tersebut terdiri dari belanja pegawai Rp3,03 triliun, belanja barang 3,21 triliun, belanja modal Rp3,52 triliun dan belanja bantuan sosial Rp15,09 miliar.

Sementara alokasi TKDD untuk 11 Pemda di NTB Tahun 2020 sebesar Rp16,31 triliun. Terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,08 triliun,  Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp4,68 triliun,  Dana Desa (DD) sebesar Rp1,23 triliun,  Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp933,70 miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp371,46 miliar. (nas)