Kemenkeu Minta Pemda Batasi Belanja Operasional

Syarwan. (Suara NTB/dok)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti lambatnya penyerapan anggaran kementerian/lembaga maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada dua kuartal awal tahun. Kondisi ini selalu terulang setiap tahun, sehingga tak mengherankan banyaknya belanja yang menumpuk di akhir tahun.

‘’Capaian kinerja pelaksanaan belanja atas alokasi APBN Tahun 2019 sampai dengan minggu keempat bulan November 2019 baik melalui belanja kementerian/lembaga  maupun belanja TKDD, di mana masih mengikuti tren penyerapan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2 kuartal awal Tahun 2019 masih terlihat lambatnya penyerapan anggaran baik belanja kementerian/lembaga maupun belanja TKDD,’’ kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM.

Hal tersebut dikatakan Syarwan saat penyerahan petikan DIPA dan TKDD 2020 untuk provinsi NTB, Selasa, 26 November 2019. Ia memaparkan, pada Triwulan I, Kementerian/Lembaga di wilayah NTB hanya mampu merealisasikan belanja sebesar 12,42 persen. Sementara itu ditriwulan I realisasi belanja TKDD sebesar 24,14 persen. Sehingga pada triwulan I Tahun 2019 total realisasi belanja melalui APBN di wilayah NTB mencapai 18,11 persen.

Sementara itu, capaian realisasi belanja triwulan II, belanja kementerian/lembaga mencapai 24.58 persen. Sedangkan untuk realisasi TKDD mencapai 24,53 persen. Sehingga total belanja pada Triwulan II ini mencapai 24,22 persen. Peningkatan serapan anggaran pada triwulan II ini sesuai prediksi, di mana mengikuti tren tahun sebelumnya, akan terjadi lonjakan serapan dibanding Triwulan I. Salah satunya didorong oleh pencairan gaji 13 pada bulan Juni.

Capaian belanja pada triwulan II tersebut, kata Syarwan  mampu mendorong serapan anggaran total selama 6 bulan pertama Tahun 2019 mencapai 42,33 persen. Yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga  36.99 persen  dan belanja TKDD mencapai 48,67 persen.

Sebagaimana tren yang selalu terjadi pada tahun sebelumnya akselerasi serapan anggaran terjadi pada semester II. Pada triwulan III, belanja pada kementerian/lembaga mencapai 24.82 persen sedangkan serapan anggaran melalui TKDD mencapai 24,62 persen. Sehingga total penyerapan pada triwulan III mencapai 23,98 persen  dari alokasi pagu.

Capaian kinerja penyerapan anggaran  dari Januari-September 2019 atau sampai dengan triwulan III mencapai Rp17,51 triliun atau 66,71 persen. Dengan rincian penyerapan belanja TKDD mencapai 73,29 persen  dan penyerapan belanja kementerian/lembaga 61.81 persen.

Sampai dengan minggu keempat bulan November, kata Syarwan telah mencapai Rp7,11 triliun dari alokasi pagu Rp8,98 triliun atau 79.28 persen. Dengan rincian, belanja pegawai sebesar Rp2,64 triliun atau 92,84 persen  dari pagu; belanja barang sebesar Rp2,80 triliun atau 80.10 persen  dari pagu; belanja modal Rp1,66 triliun atau 57,85 persen dari pagu; serta belanja bantuan  sosial Rp14,04 miliar atau 74,9 persen dari pagu. Sementara itu realisasi TKDD sampai dengan minggu keempat bulan November 2019 sebesar Rp14,19 triliun atau sebesar 86,23 persen dari alokasi pagu.

Syarwan menambahkan, belanja negara 2020 untuk provinsi NTB sebesar Rp26,08 triliun. Terdiri dari Rp9,78 triliun Belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga. Dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dialokasikan sebesar Rp16,30 triliun.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, seluruh satuan kerja diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek. Kemudian mempercepat proses pengadaan barang/jasa. Mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah.

Selain itu, kata Syarwan, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas (value for money). Berupa pembatasan belanja operasional yang urgensinya rendah. Seperti rapat dalam kantor, perjalanan dinas dan konsinyering dan honor tim.

‘’Mempercepat penyelesaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik, dengan mempercepat penetapan petunjuk operasional. Dan mempercepat penyelesaian pembahasan/penelaahan rencana kegiatan dan meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek,’’ tandasnya. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.