APBN untuk NTB Capai Rp26,08 Triliun

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah foto bersama dengan seluruh kepala daerah/wakil kepala daerah se-NTB usai menyerahkan petikan DIPA 2020, Selasa, 26 November 2019. (Suara NTB/ist)

Advertisement

Giri Menang (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta tender proyek-proyek pemerintah tahun anggaran 2020 mendatang agar dipercepat. Sesuai perintah Presiden Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020 di Istana Negara beberapa waktu lalu, semua tender proyek pemerintah agar tuntas Juni atau semester I 2020.

‘’Kita harus segera, tender-tender dipercepat. (Tender) ndak harus menunggu akhir tahun. Itu perintah Presiden,’’ kata gubernur dikonfirmasi Suara NTB usai penyerahan DIPA dan TKDD 2020 di Kawasan Wisata Sekotong, Lombok Barat, Selasa, 26 November 2019.

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk NTB tahun 2020 mendatang. Dana APBN untuk NTB tahun depan mencapai Rp26,08 triliun. Jumlahnya meningkat sebesar 5,46 persen dari tahun 2019 yang mencapai Rp24,73 triliun.

Percepatan tender proyek-proyek pemerintah tersebut  agar geliat ekonomi semakin terasa. Jika tender dapat dilaksanakan lebih awal, kenapa harus menunggu akhir-akhir tahun. Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB akan jauh lebih mentereng apabila semua kepala daerah punya keberanian dan melakukan perubahan untuk tidak lagi menunda lelang di akhir tahun.

‘’Saya kira ekonomi kita akan dinamis kalau awal tahun ini kita akan cari caranya. Supaya proyek kita di semua kabupaten/kota bisa dilaksanakan,  sebelum bulan Juni atau Agustus semua selesai (tender),’’ katanya.

Apabila seluruh Pemda dapat mempercepat tender, ia yakin pada pembagian DIPA tahun berikutnya pada November 2020, mengalami kinerja yang luar biasa. ‘’Saya kira ini (percepat tender) perubahan baru yang harus berani dicoba,’’ ujarnya.

Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, tender untuk proyek-proyek pemerintah tahun 2020 sudah bisa dimulai Desember atau Januari mendatang. Ia mengatakan hal itu sudah menjadi arahan pimpinan mulai dari pusat hingga daerah.

Di mana, untuk proyek-proyek yang sudah tersedia alokasi anggarannya, tendernya  tidak perlu menunggu seluruh administrasinya selesai. Yang penting alokasi anggarannya  sudah disahkan.

‘’Tadi Pak Gubernur sudah bilang jangan sampai (tender) lewat semester I. Semua pada semester I sudah selesai,’’ katanya.

Ditanya soal lelang perencanaan dan lelang konstruksi yang sering terjadi dalam satu tahun anggaran. Sehingga menyebabkan lelang konstruksi menjadi terlambat. Iswandi mengatakan, hal tersebut terus menerus diperbaiki. Pemprov terus mengupayakan lelang perencanaan dilakukan tahun anggaran sebelumnya. Sehingga, pada tahun berikutnya tinggal melakukan lelang pelaksanaan konstruksi.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM mengatakan, penyerahan DIPA Tahun 2020 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran lebih cepat terutama dari belanja modal. Dan segera memberikan manfaat yang nyata kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah NTB.

Ia menyebutkan, belanja negara tahun 2020 yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp26,08 triliun, meningkat 5,46 persen  dari tahun 2019 yang hanya sebesar Rp24,73 triliun. Dengan rincian sebesar Rp9,78 triliun untuk belanja pemerintah pusat kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Rp16,31 triliun untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Ia menyebutkan, Dana Desa Tahun 2020 untuk desa-desa di Provinsi NTB dialokasikan sebesar Rp1,23 triliun, meningkat 4,40 persen  dari alokasi APBN 2019 Rp1,18 triliun. Alokasi yang meningkat tersebut sejalan dengan tren peningkatan secara nasional.

Secara keseluruhan, kata Syarwan, dokumen DIPA untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga yang diserahkan dan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB sebanyak 394 DIPA. Yang mencakup nilai sebesar  Rp9,78 triliun, yang akan dibayarkan di 4 KPPN, yaitu KPPN Mataram 246 DIPA sebesar Rp7,47 triliun. Kemudian, KPPN Selong 27 DIPA sebesar Rp659,97 miliar, KPPN Sumbawa Besar 53 DIPA sebesar Rp577,79 miliar, dan KPPN Bima 68 DIPA sebesar Rp1,07 triliun.

Jika dilihat dari nominalnya, jumlah alokasi DIPA Tahun 2020 terbesar yaitu pada satuan kerja SNVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara I sebesar Rp1,51 triliun,  SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara I Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp576,97 miliar dan Korem-162 Dam IX/UDY Rp384,46 miliar.

Dilihat dari penggunaannya, kata Syarwan, alokasi tersebut meliputi alokasi yang digunakan langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga  sebesar Rp9,28 triliun. Sedangkan Rp497,48 miliar lainnya digunakan oleh OPD dalam kerangka pembiayaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan masing-masing rincian yaitu, pembiayaan Dekonsentrasi sebesar Rp140,26 miliar dan Tugas Pembantuan sebesar Rp357,22 miliar.

Secara fungsional, alokasi tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu Pelayanan Umum Rp444,47 miliar, Pertahanan Rp429,88 miliar, Ketertiban dan Keamanan Rp1,51 triliun, Ekonomi Rp3,76 triliun, Lingkungan Hidup Rp390,23 miliar.

Kemudian Perumahan dan Fasilitas Umum Rp580,29 miliar, Kesehatan Rp187,76 miliar, Pariwisata dan Budaya Rp2,72 miliar, Agama Rp199,65 miliar, Pendidikan Rp2,25 triliun, dan Perlindungan Sosial Rp20,87 miliar. Dari jenis belanja, alokasi tersebut terdiri dari belanja pegawai Rp3,03 triliun, belanja barang 3,21 triliun, belanja modal Rp3,52 triliun dan belanja bantuan sosial Rp15,09 miliar.

Sementara alokasi TKDD untuk 11 Pemda di NTB Tahun 2020 sebesar Rp16,31 triliun. Terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,08 triliun,  Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp4,68 triliun,  Dana Desa (DD) sebesar Rp1,23 triliun.  Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp933,70 miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp371,46 miliar.

Syarwan menjelaskan kebijakan TKDD Tahun 2020 diarahkan untuk mendukung penguatan kualitas layanan dasar publik di daerah, kualitas SDM, konektivitas infrastruktur, mendorong investasi, serta mendorong belanja produktif untuk membentuk aset. Untuk menjamin optimalisasi peran belanja APBN tahun 2020, sebagaimana arahan Presiden dalam penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD 2020 beberapa waktu lalu, menekankan agar Kementerian Negara/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas belanja, spending better bukan spending more.

Serta memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan. Dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani dan mampu bekerja secara tim. Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Provinsi NTB tahun 2020, diharapkan, kata Syarwan seluruh satuan kerja serta kepala daerah untuk melaksanakan APBN/APBD tahun 2020 secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.