Realisasi Belanja Langsung Pemprov NTB Baru 68,93 Persen

Zainul Islam (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Menjelang akhir tahun anggaran, serapan anggaran Pemprov NTB masih berada di bawah target. Realisasi belanja langsung (BL) sampai 22 November 2019 sebesar 68,93 persen untuk keuangan dan fisik sebesar 68,93 persen.

Pemprov menargetkan realisasi BL sampai 30 November 2019 sebesar 73,50 persen untuk keuangan dan fisik sebesar 80 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,28 triliun. Artinya, masih ada deviasi penyerapan keuangan sebesar 4,57 persen dan deviasi fisik sebesar 11,07 persen.

Sedangkan untuk realisasi belanja tidak langsung (BTL) sudah mencapai 79,46 persen untuk keuangan dan fisik. Pagu untuk BTL sebesar Rp3,2 triliun lebih. Rata-rata, realisasi keuangan dan fisik APBD NTB hingga saat ini masing-masing sebesar 75,1 persen dan 73,17 persen dari pagu sebesar Rp5,499 triliun.

Baca juga:  Antisipasi DAK Hangus, Gubernur Terbitkan Instruksi Percepatan Lelang

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM menjelaskan, serapan belanja langsung yang masih di bawah 70 persen itu disebabkan pengerjaan proyek fisik masih berlangsung, terutama proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

‘’Itu yang kita kejar fisiknya. Memang sekarang tak terlalu mengejar besaran realisasi. Karena anggaran juga terbatas, yang penting semua pekerjaan  terbayar,’’ kata Zainul dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 22 November 2019 siang.

Ia mengatakan, rata-rata proyek DAK Fisik baru direalisasikan pusat untuk tahap II. Sedangkan tahap III diperkirakan turun pertengahan Desember. ‘’Satu tahap lagi, mudah-mudahan pertengahan Desember sudah tinggi serapannya. Pekerjaan fisik selesai dulu baru kita bayar yang tahap tiga,’’ ujarnya.

Baca juga:  Selain Mobil, Ketua DPRD NTB Juga akan Renovasi Rumah Dinas Senilai Rp4 Miliar

Realisasi APBD NTB 2019 ditargetkan sekitar  90 persen. Tahun-tahun sebelumnya, tingkat penyerapan APBD NTB mencapai 94 persen sampai akhir tahun. ‘’OPD kita harapkan segera direalisasikan mana yang belum tuntas. Ada belanja rutin yang sedang proses, termasuk belanja honor belum mereka ajukan,’’ katanya.

Mengenai belanja-belanja rutin, Zainul mengatakan akan tetap diselesaikan. Namun hal ini tergantung dana yang masuk. Biasanya, untuk belanja-belanja rutin ini sumber dananya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‘’Kita tunggu PAD yang masuk sesuai arahan pimpinan. Kementerian juga seperti itu, mengarahkan seperti itu, kita sesuaikan dengan anggaran yang masuk. Karena kita tidak mau berhutang ke pihak ketiga nanti,’’ tandasnya. (nas)