Rendah, Serapan Anggaran Empat Pemda di NTB

Mataram (Suara NTB) – Kinerja seluruh Pemda kabupaten/kota di NTB dinilai sangat lesu. Hal ini terlihat dari serapan anggaran daerah per 31 Oktober 2019, serapan anggaran semua Pemda belum ada yang mencapai target.

Dari sepuluh kabupaten/kota di NTB,  ada empat Pemda yang memiliki serapan anggaran terendah.  Yaitu Kota Bima, Lombok Utara, Kabupaten Bima, dan Lombok Timur. Empat daerah ini memiliki deviasi atau sisa pekerjaan per 31 Oktober di atas 30 persen  dari yang telah ditargetkan.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Jumi Jumaidi Kamis, 21 November 2019 siang memaparkan serapan anggaran empat Pemda yang terendah. Seperti Kota Bima yang memiliki anggaran sekitar Rp903,3 miliar justru merealisasi anggaran sangat rendah. Per 31 Oktober, serapan anggaran realisasinya baru sekitar 39,4 persen dari yang ditargetkan sekitar 83,3 persen. Sehingga menyisakan 44,26 persen.

Baca juga:  Transfer Dana Diterima Pemkot Mataram Turun Rp 25 Miliar

Pemda yang berada di urutan kedua terendah penyerapan anggarannya adalah Lombok Utara. Sampai 31 Oktober hanya terserap sekitar 52,45 persen dari yang ditargetkan sekitar 94,65 persem sehingga mengalami deviasi sebesar 42,20 persen.

‘’Sudah menjelang akhir masa keuangan 2019, tapi serapan masih sangat rendah. Patut kita pertanyakan kinerja daerah-daerah ini. Ini terkesan tidak serius urus urusan rakyat,’’ kata Jumaili.

Selanjutnya, Jumaili mengatakan Kabupaten Bima juga baru merealisasikan keuangan daerah sekitar 57,34 persen. Ia pesimis, Pemda dapat mengejar serapan anggaran sebesar 100 persen,  sementara waktu yang tersisa saat ini hanya dua bulan.

Lombok timur juga mengalami hal serupa. Per 31 Oktober 2019, serapan anggaran hanya  54,99 persen. Pekerjaan yang tersisa sampai 31 Oktober sekitar 33,01 persen  dari target sekitar 88,00 persen. ‘’Uang yang tersisa ini tentu akan dipaksakan untuk diserap di akhir tahun dengan sisa waktu yang sangat sedikit,’’ katanya.

Baca juga:  Pemangkasan Jabatan Eselon III dan IV, NTB Kaji Penghematan Anggaran

Pihaknya sangat menyayangkan kinerja Pemda yang dinilai loyo. Karena pada ujung-ujungnya pasti dikerjakan secara tergesa-gesa di akhir tahun untuk mengejar target. Dampaknya, terhadap kualitas pengerjaan proyek yang akan buruk.

Keempat daerah ini, kata Jumaidi berada dalam zona merah. Seharusnya ada teguran dan punishment dari kementerian terkait baik Kemendagri atau Kemenkeu agar kepala daerah menjadi lebih serius memperhatikan penyerapan anggaran di daerahnya. Secara umum, semua Kabupaten/kota di NTB ini memiliki serapan anggaran rendah karena belum ada daerah yang mencapai target. Bahkan mendekati target pun tidak ada. (nas)