OTT Kadispar Lobar, Gapensi Dorong Kejaksaan Usut Tuntas hingga Kontraktor

Salman (Suara NTB/bul)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Ketua Gabungan Pelaksanakan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat, H. Salman, SH menyimpulkan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Negeri Mataram terhadap Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lobar dinilai sebagai gambaran buruknya sistim tender di Kabupaten Patut Patuh Patju itu.

Kabupaten Lobar dinilai gagal melakukan pembinaan terhadap perangkat birokrasinya. Menurut Salman kepada Suara NTB, Selasa, 12 November 2019, OTT seringkali terjadi di Lobar. Apalagi bukti OTT adalah dugaan uang pemerasan terhadap kontraktor oleh kepala dinas.

Diketahui, antara kontraktor dan Dispar tengah melaksanakan proyek pariwisata di Lobar senilai Rp1,5 miliar. Dari nilai proyek ini, diduga ada penawaran fee proyek sebesar 10 persen. Para pihak kemudian melakukan tawar menawar menjadi 8 persen, kemudian turun meniadi 5 persen. Pada dasarnya, kesepakatan fee di mata hukum tidak dibenarkan.

Ia menduga, OTT salah satunya akibat kekesalan pemenang tender atas permintaan pemilik proyek. Sehingga dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

“Jika uang hasil OTT itu terbukti lagi merupakan setoran dari kontraktor yang mengerjakan proyek pada Dinas Pariwisata, ini juga  menjadi bukti bahwa tidak baiknya pelaksanaan tender di Lombok Barat tahun 2019,” tegas pengacara ini.

Gapensi Lobar sangat mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Mataram sekaligus  sebagai bagian dari TP4D Kabupaten Lobar dianggap cukup profesional dalam melakukan pendampingan dan melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. “Cuma kami minta kepada Kejaksaan dalam mengusut kasus ini jangan berhenti sampai tersangka Kepala Dinas,” dorongannya.

Namun aparat harus memeriksa dugaan kontraktor yang menyerahkan uang kepada tersangka. Bila memungkinkan, Gapensi Lobar juga mendorong membuka seluruh dokumen penawaran perusahaan pemenang tender pada Dispar Lobar 2019. Sebagai Ketua Gapensi Lobar, advokat ini juga menyebut, perusahaan yang melaksanakan proyek hingga terjadinya OTT kepala dinas, diketahui tidak terdaftar di Gapensi Lobar. Karena itu, harapannya, aparat juga mengusut tuntas oknum kontraktornya untuk memastikan perusahaannya termasuk profesional atau tidak. (bul)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.