Dipanggil Aparat, Pengusaha Hotel Merasa Terusik

Ni Ketut Wolini (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) resah. Sejumlah anggotanya tiba-tiba mendapatkan panggilan Polisi untuk diklarifikasi. Pemanggilan aparat ini untuk mengklarifikasi soal izin-izin penggunaan Air Bawah Tanah (ABT). Sumur bor, maupun sumur biasa.

Keresahan para pengusaha hotel dan restoran ini disampaikan Ketua PHRI Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini. Beberapa waktu terakhir, beberapa pengusaha hotel dan retoran di Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur di panggil ke masing-masing Polres.

“Pengusaha sekarang diuber-uber Kepolisian soal izin air bawah tanah,” jelas Wolini.

Kepada Suara NTB, Senin, 11 November 2019 kemarin, Wolini menyebut, seharusnya pemanggilan oleh aparat dilakukan sesuai mekanisme. Misalnya, saat melakukan pengecekan izin-izin penggunaan ABT, Kepolisian turun secara tim bersama dinas terkait dan perangkat di kabupaten/kota setempat. “Kepolisian turunnya sendiri. Mestinya kan harus sama tim,” ujarnya.

Baca juga:  Pengusaha Hotel Keluhkan Banjir dan Fasum di kawasan Senggigi

Atas ketidaknyamanan ini, PHRI kemudian mendatangi kepala daerah di kabupaten/kota. PHRI telah bertemu dengan Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT dan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid. Menyusul bupati dan walikota lainnya. PHRI mengadu kepada kepala daerah. Dari salah satu bupati, menurut Wolini, idealnya pemeriksaan izin-izin, atau saat turun lapangan, harus dilakukan oleh tim.

Terdiri dari Dinas yang membidangi perizinan, Satpol PP, bersama APH. Namun hingga saat ini, hanya aparat dari Kepolisian yang turun. Lalu melakukan pemanggilan kepada pengusaha hotel restoran. “Tiba-tiba dapat panggilan anggota kami. Beberapa sudah dipanggil ke Polres. Kan ini meresahkan,” ujarnya.

Baca juga:  Hotel dan Agen Perjalanan Tawarkan Diskon Wisata Akhir Tahun

Harapan PHRI, kendatipun pemerintah dan aparat ingin melakukan penegakan hokum, semestinya, pengusaha harus mendapatkan sosialisasi atau imbauan-imbauan. Sebelum sampai dipanggil aparat.

“Kami hotel sudah ada izin-izin dari perizinan untuk beroperasi. Kalau ada izin tambahan, misalnya izin penggunaan air bawah tanah, disosialisasikan terlebih dahulu. Pengusaha akan memenuhi ketentuan-ketentuan pemerintah,” imbuhnya.

Terhadap persoalan ini, pun telah disampaikan kepada anggota DPRD NTB. harapannya, ada koordinasi bersama antar pihak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas investasi. Keadaan saat ini, masih banyak hotel dan restoran sedang pemulihan pascagempa akhir tahun lalu.

“Ada yang perbaiki sedikit-sedikit. Kalau sudah bagus, baru jual layanannya. Pengusaha sedang berusaha bangkit lagi. Karena itu, kami gerak cepat melakukan koordinasi. Jangan diuber-uber begini,” demikian Wolini. (bul)