Gubernur Ingin Pastikan Desa-desa di NTB Ramah Investasi

Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) itu merupakan rangkaian kegiatan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019, berlangsung Kamis, 7 November 2019 kemarin. (Suara NTB/humasntb)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc didampingi Wakil Gubernur (Wagub), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menggelar dialog dengan seluruh kepala desa, lurah, camat serta Kepala SMA/SMK Se-NTB di Mataram, Kamis, 7 November 2019. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) itu merupakan rangkaian kegiatan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019.

Di hadapan kepala desa, camat dan kepala sekolah itu, gubernur menegaskan seluruh desa di NTB harus ramah pada investor. Sebab pembangunan dan kesejahteraan hanya dapat dilakukan dengan banyaknya investor yang terlibat dalam pembangunan.

‘’Tidak mungkin ada kesejahteraan, tidak mungkin ada pembangunan kalau kita tidak ramah terhadap investasi,’’ jelas gubernur yang akrab disapa Dr. Zul itu.

Karena itu, Dr. Zul mengajak seluruh kepala desa untuk menciptakan keamaan di daerah masing-masing. Sehingga, para investor mau menanamkan investasinya ke NTB. ‘’Investor itu tidak mau datang kalau sedikit-sedikit tutup jalan,’’ ujarnya.

Baca juga:  Pemkot Targetkan Investasi Mencapai Rp1,4 Triliun

Selain itu, gubernur juga menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Desa-desa di NTB ini akan terpacu pembangunannya apabila masyarakat dapat mengakses informasi yang ada. ‘’Masyarakat kita semakin banyak bertanya. Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja,’’ jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Hendriadi SE, ME mengatakan, kegiatan Gebyar GBiP dan Gerakan

Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang dilakukan KI NTB. Kegiatan itu menghadirkan tidak kurang dari 1.500 Badan Publik  se-NTB. Terdiri dari 303 kepala sekolah dan 158 kepala Puskesmas dan 1.100 kepala desa dan lurah.

‘’Kegiatan ini bertujuan membumikan keterbukaan informasi,’’ katanya seraya menegaskan desa, sekolah, puskesmas merupakan lembaga yang paling dekat dengan informasi.

Ia berharap, gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, NTB Gemilang dapat terwujud dengan baik.

Baca juga:  Realisasi Investasi di NTB Baru Rp6,2 Triliun

Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Advokasi KI Pusat, Wafa Patria Uma, mengatakan kehadiran masyarakat dalam gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi. Sebab, hak masyarakat untuk tahu merupakan layanan dasar, selain pendidikan dan kesehatan.

Dengan keterbukaan informasi lanjutnya, akan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan. Seperti permasalahan kesehatan dan pendidikan. ‘’Desa dapat membuat PPID sendiri, sehingga desa mempunyai hak untuk urus diri sendiri,’’ jelasnya.

Karena itu, KI dapat memberikan panduan tentang layanan informasi publik serta memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi.

‘’Informasi bisa mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,’’ ungkapnya seraya menegaskan gerakan bersama layanan dasar, adalah upaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan. (r)