Potensi Rp10,252 Triliun Setahun, Samota Harus Jadi Kawasan Ramah Investasi

Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi Wagub, Hj.Sitti Rohmi Djalilah dan Pimpinan OPD saat berdiskusi dengan Ketua Tim Percepatan Investasi Kawasan Samota, H. Badrul Munir, Selasa kemarin. (Suara NTB/nas)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc – Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berkomitmen mengembangkan dua kawasan super prioritas, yakni KEK Mandalika dan Samota (Teluk Saleh – Moyo dan Tambora). Untuk pengembangan KEK Mandalika, sudah banyak intervensi baik dari dunia usaha (investor) maupun Pemerintah Pusat.

Selain menjadi cagar biosfer dunia, kawasan Samota di Pulau Sumbawa didesain menjadi kawasan yang ramah investasi. Samota merupakan wilayah yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Potensi tersebut harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.

‘’Mari kita terapkan secara konsisten pembangunan Samota tersebut yang berbasis kepada masyarakat tentunya dengan mengembangkan sumber daya lokal,’’ ujar Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc dengan Ketua Tim Percepatan Investasi Kawasan Samota, Ir. H. Badrul Munir, di Ruang Kerja Gubernur NTB , Selasa, (5/11).

Gubernur pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa kedua kawasan super prioritas di NTB itu, yaitu Mandalika dan Samota harus terus dipacu. Dr. Zul berharap, aktivitas ekonomi  masyarakat di Samota memasuki proses industrialisasi. Misalnya, produksi ikan menjadi tepung ikan. ‘’Kalau kita kelola melalui proses industrialisasi, maka akan terjadi nilai tambah pada pendapatan masyarakat kita,’’ harapnya.

Sementara itu Badrul Munir menjelaskan bahwa, semua komoditas yang ada di Samota itu akan diolah di dalam daerah. Badrul Munir menambahkan bahwa Samota harus menjadi kawasan yang ramah investasi. Selain itu Samota juga harus menjadi salah satu basis industrialisasi komoditas lokal. Samota ini kita hajatkan untuk memperkuat kawasan wisata dengan didukung daya tarik dari Pulau Moyo, Teluk Saleh, dan Tambora.

‘’Beliau (gubernur) mau fokus ke Samota. Makanya diharapkan tadi. Bagaimana kita berbuat cepat. Tak boleh terlalu banyak berwacana, terjebak dalam regulasi, perencanaan. Mana yang riil kita perbuat sambil menata, melengkapi regulasi,’’ ujar Badrul dikonfirmasi usai bertemu gubernur di ruang kerjanya, Selasa, 5 November 2019 siang.

Dalam pertemuan tersebut hadir juga Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seperti Kepala Bappeda, Asisten II, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektur Inspektorat NTB dan para Staf Ahli Gubernur.

Menurut Badrul, intervensi di Samota berbeda dengan kawasan lainnya. Karena selain wilayahnya yang sangat luas sama seperti luas Pulau Lombok. Di kawasan Samota juga sudah ada aktivitas masyarakat.

‘’Penduduknya sudah ada, penduduk sudah punya mata pencaharian sebagai nelayan, peternak, petani. Oleh karena itu intervensinya kita menerapkan secara konsisten pembangunan berbasis masyarakat. Dengan mengembangkan sumber daya lokal,’’ katanya.

Mantan Wakil Gubernur NTB ini menyebutkan, hasil riil dari enam komoditas unggulan perikanan di kawasan Samota pada 2018 nilainya mencapai Rp10,252 triliun. Enam komoditas unggulan  di kawasan Samota ada rumput laut, udang, kerapu, tuna, bandeng dan ubur-ubur.

‘’Hasil produksi tahun 2018, kalau kita hargai dengan harga pasar, jumlahnya Rp10,252 triliun setahun. Yang tertinggi itu rumput laut, kedua udang,’’ sebutnya.

Ia menyebut, kawasan Samota belum dikelola secara maksimal. Saat ini, baru 45 persen potensi Samota yang terkelola. Komoditas unggulan yang dihasilkan masih berupa bahan mentah. Dalam pertemuan tersebut, kata Badrul, gubernur menginginkan agar hasil perikanan, kelautan, pertanian dan perkebunan serta kehutanan di kawasan Samota agar dapat diolah. Sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

Gubernur juga menginginkan agar kawasan Samota menjadi kawasan ramah investasi. ‘’Kemudian Samota menjadi salah satu basis industrialisasi komoditas lokal kita,’’ imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut katanya,  juga dibahas mengenai usulan pembentukan Badan Otorita Pengembangan Samota ke Pemerintah Pusat. Menurut Badrul, pihaknya akan segera memproses usulan tersebut. Dengan adanya badan otorita, maka akan lebih mudah dalam pengelolaan kawasan Samota. Karena badan otorita akan berada langsung di bawah Presiden.

‘’Payung besar yang kita pakai Badan Otorita Pariwisata Samota. Samota itu sesuai PP No. 50 Tahun 2011, telah ditetapkan sebagai destinasi wisata nasional. Dari 50 destinasi pariwisata nasional di Indonesia, Samota salah satunya,’’ ungkapnya.

Badrul menyebutkan saat ini sudah ada sejumlah industri atau pabrik yang berdiri di kawasan Samota. Antara lain, pabrik gula di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Kemudian akan berdiri pabrik minyak kayu putih terbesar ke dua di Indonesia di wilayah Tambora. Dan sudah berdiri pabrik pengolahan ikan beku di Teluk Saleh.

‘’Apapun yang kita lakukan, penerima manfaat nomor satu adalah masyarakat. Kawasannya maju, masyarakat juga harus menerima manfaat. Jangan kawasannya maju, masyarakatnya mundur,’’ tandasnya. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.