Dana Desa Mengendap Capai Rp387,75 Miliar

Syarwan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB memastikan Pemda akan kena sanksi pemotongan alokasi dana desa (DD) tahun 2020 mendatang apabila anggaran 2019 tidak terserap atau mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan DD kepada 8 kabupaten di NTB sampai tahap III sebesar 96,94 persen dari total pagu Rp1,18 triliun tahun 2019.

Data Kanwil DJPB NTB, DD tahap I disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD sebesar Rp236,27 miliar, tahap II Rp472,53 miliar dan tahap III sebesar Rp436,33 miliar untuk delapan kabupaten di NTB. Namun, dari DD yang sudah disalurkan pemerintah pusat ke NTB, sampai 25 Oktober 2019, masih ada DD yang mengendap di kas daerah kabupaten mencapai Rp387,75 miliar.

Kepala Kanwil DJPB NTB yang juga Kepala Perwakilan Kemenkeu NTB, Syarwan, SE, MM  mewanti-wanti agar DD jangan terlalu lama mengendap di kas daerah. Ia mengharapkan agar DD tersebut segera ditransfer atau disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) supaya segera dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membangun atau melaksanakan program atau kegiatan.

‘’Saya pesankan tadi, dana desa jangan mengendap  di kas daerah. Segera ditransfer ke kas desa,’’ ujar Syarwan dikonfirmasi Selasa, 29 Oktober 2019 siang.

Apabila DD tahun 2019 tak terserap seluruhnya. Maka pada 2020 mendatang, jatah alokasi DD akan dipotong atau dikurangi sesuai jumlah dana yang mengendap di kas daerah. Atau sesuai jumlah DD yang tidak disalurkan Pemda kabupaten ke Pemerintah Desa.

Jika dana yang tidak terserap Rp100 miliar, maka Pusat akan mengurangi DD tahun 2020 sebesar Rp100 miliar. “Supaya tahun depan utuh, tidak dikurangi. Silakan diteransfer saja ke pemerintah desa,” katanya.

Apabila Pemda kabupaten khawatir, karena Pemerintah Desa belum melengkapi persyaratan pencairan DD. Syarwan mengatakan Pemda kabupaten tak perlu takut. Mereka disarankan mentransfer DD ke rekening kas desa, namun diblok terlebih dahulu. Setelah semua persyaratan pencairan DD dipenuhi, barulah blokir DD tersebut bisa dibuka.

Data Kanwil DJPB NTB yang diolah Suara NTB, jumlah DD yang mengendap di kas daerah kabupaten sebesar Rp387,75 miliar lebih. Dengan rincian, pada tahap I, dari Rp236,27 miliar yang ditransfer oleh pusat ke RKUD, sebesar Rp236,03 miliar yang dicairkan Pemda kabupaten ke rekening kas desa. Artinya, DD tahap I yang mengendap di kas daerah kabupaten sebesar Rp0,24 miliar.

Kemudian pada tahap II, Pusat telah menyalurkan DD sebesar Rp472,53 miliar ke kas daerah kabupaten. Tetapi yang sudah dicairkan ke rekening kas desa sebesar Rp458,16 miliar. Sehingga, ada DD tahap II yang masih mengendap sebesar Rp14,37 miliar di kas daerah kabupaten.

Terakhir, pada penyaluran DD tahap III, Pusat sudah mentransfer sebesar Rp436,33 miliar ke kas daerah kabupaten. Dari jumlah anggaran sebesar itu, Pemda kabupaten baru mentransfer Rp63,19 miliar atau 14,48 persen dari total penyaluran DD tahap III.

Dari delapan kabupaten di NTB, baru Lombok Barat yang sudah menyalurkan DD tahap III sebesar 100 persen ke Pemerintah Desa, yakni sebesar Rp62,24 miliar. Selain itu, Kabupaten Bima telah menyalurkan DD tahap III sebesar Rp0,95 miliar dari total Rp74,25 miliar. Sementara enam kabupaten, yakni Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Sumbawa Barat dan Lombok Utara belum mencairkan DD tahap III ke Pemerintah desa. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.