Dorong IKM NTB Ikut Sertifikasi Halal

Nuryanti (Suara NTB/bay)

BERDASARKAN data 2019, sebanyak 175 Industri Kecil Menengah (IKM) di NTB telah tersertifikasi halal. Dengan diputuskannya sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, salah satunya melalui penerapan konsep wisata halal, jumlah tersebut diharapkan meningkat pada tahun 2020.

Berbagai pihak turut mengupayakan dan mendorong proses sertifikasi halal tersebut, seperti pelaku industri pariwisata, UMKM, dan stakeholder terkait. Tidak terkecuali Dinas Perindustrian NTB.

Plt. Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti SE., ME., menerangkan sampai saat ini pihaknya tengah menggencarkan sertifikasi halal untuk IKM. Hal tersebut seiring penerapan dan pencanangan NTB sebagai ikon wisata halal. ‘’Ke depan kita perlu bangun branding halal (itu di) NTB. Itu pasti sudah (termasuk) Quality Control dan keamanan pangan,’’ ujarnya ketika ditemui, Senin, 21 Oktober 2019 di Mataram.

Diterangkan Nuryanti, mekanisme penerbitan sertifikat halal untuk IKM adalah dengan mengajukan sertifikasi lahan di Dinas Pertanian dan mendapatkan sertifikasi pangan segar. ‘’Ketika pangan segar itu dihasilkan, itu bisa di bawa ke Dinas Ketanahan Pangan untuk uji keamanan pangan segar. Dari uji keamanan inilah nanti menjadi jaminan untuk standar bahan baku olahan,’’ ujarnya.

Sertifikasi halal sendiri disebut Nuryanti merupakan jaminan kualitas yang sudah jelas pangsa pasarnya. Dengan begitu, penerapan konsep halal di NTB dapat terwujud dari hulu sampai hilir. Artinya dari pengadaan bahan olahan sampai dengan proses pengolahannya.

Untuk

sertifikasi halal IKM, diterangkan Nuryanti masih ada beberapa kendala. Salah satunya adalah tidak adanya izin lebih dari 75 ribu IKM di NTB. “Baru 13 ribu IKM informal kita yang sudah punya izin,” ujarnya. Hal itu membuat proses sertifikasi menjadi susah karena pada dasarnya banyak IKM yang bahkan tidak memiliki izin.

Selain itu, disebut Nuryanti, banyak juga IKM yang tidak berminat mengurus sertifikasi halal karena terlena dengan kondisi masyarakat yang mayoritas Muslim. “Kalau kita, perlu mendorong IKM yang ada di NTB ini jangan (diam) di zona nyaman karena mayoritas. Kita harus punya standar halal, karena di luar NTB ini tidak punya keunggulan di banding Bali dan NTT,’’ ujarnya.

Dinas Perindustrian NTB sendiri saat ini tengah menyiapkan beberapa tahapan industrialisasi strategis. Diantaranya adalah pembuatan mesin penetas telur untuk mendukung target swasembada telur dan daging ayam, serta pengembangan bibit jagung untuk industrialisasi pakan. Sebagai sumber awal pengadaan bahan baku, proses industrialisasi tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan penerapan konsep halal melalui sertifikasi halal IKM di NTB.

Sertifikasi halal dan penerapan konsep halal disebut Nuryanti merupakan salah satu modal NTB untuk memiliki keunggulan yang kooperatif. ‘’Halal itu tidak sebatas syariah. Misalnya keamanan pangan itu, makanannya juga proses dari hulunya di tata. Itu yang kedepannya akan kita bangun,’’ pungkasnya. (bay)