Ditinjau, Perjanjian Lapangan Golf Golong

Zainul Islam (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan melakukan peninjauan kembali perjanjian sewa lahan seluas delapan hektar dengan salah satu perusahaan asing yang sudah mengelola aset tersebut selama belasan tahun. Seperi ditegaskan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM.

Pemprov NTB memiliki sejumlah aset di beberapa titik di NTB. dari aset-aset tersebut, ada yang kontribusinya sangat minim. Salah satunya aset untuk lapangan golf Golong. Lahan seluas delapan haktar di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat tersebut, disewa oleh perusahaan Jepang senilai Rp30 juta per tahun dengan masa kontrak 20 tahun.

Menurut H. Zainul Islam, sisa kontrak masih delapan tahun. Pemprov akan meninjau kembali perjanjian kerjasama antar pihak ini. “Mungkin dari sisi nilai sewa yang akan coba kita sepakati lagi. Karena nilai sewa yang sekarang menggunakan nilai yang berlaku lama,” katanya.

Ia menyebutkan lahan milik pemerintah daerah tersebut sejak awal dimanfaatkan sebagai lapangan golf hingga saat ini. Namun peminat olah raga tersebut sudah tidak ramai seperti belasan tahun lalu. Nilai sewa lahan seluas delapan hektar sebesar Rp30 juta per

tahun mungkin terbilang besar ketika perjanjian kontrak ditandatangani belasan tahun silam.

Namun jika mengacu pada nilai lahan saat ini, maka nilai sewa tersebut sudah tidak relevan lagi. Sehingga perlu ditinjau ulang. Zainul menambahkan nilai sewa sebesar Rp30 juta per tahun tersebut dibagi dengan Pemkab Lombok Barat, yang juga memiliki sebagian lahan seluas tiga hektare.

“Nilai sewanya kecil, makanya kami sedang menghitung. Mungkin akan dinaikkan menjadi Rp300 juta per tahun, tapi tergantung kesepakatan,” imbuhnya. Selain lahan di Kecamatan Narmada, beber H. Zainul Islam, ada juga aset pemerintah yang dikelola pihak ketiga dengan nilai sewa yang relatif murah karena kontraknya dilakukan puluhan tahun silam.

Kondisi tersebut yang menyebabkan pendapatan asli daerah dari aset daerah sebesar Rp3 miliar per tahun. Zainul menyebutkan total nilai aset milik Pemerintah Provinsi NTB mencapai Rp12 triliun. Yang paling besar nilainya adalah jalan, tapi tidak ada pendapatan dari aset tersebut karena sifatnya untuk mendukung pelayanan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Aset dalam bentuk bangunan lebih banyak dipakai untuk operasional organisasi perangkat daerah. Sementara aset berupa lahan, disewakan ke pihak ketiga. (bul)