Dikritik, Budaya “Amplop” Kegiatan Bimtek UMKM

Nur Rahmat (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Program-program pelatihan yang digelar oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi lainnya diharapkan tidak membudayakan pemberian uang transport kepada peserta. Terutama pelatihan dan bimbingan teknis bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.

Membudayakan amplop kepada pelaku UMKM, diyakini akan merubah orientasi peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan. Salah satu pelaku UMKM mengungkapkan perasaannya. Kenapa setiap ada kegiatan pelatihan kepada UMKM, disediakan anggaran untuk transportasi UMKM. Hal itu menurut sumber ini justru tidak menguatkan mental wirausaha para peserta pelatihan.

“Karena orientasinya mengikuti kegiatan sudah beda. Anggaran pemerintah itu sebaiknya dialihkan kepada hal-hal lain, yang lebih penting,” katanya. Akibatnya, kegiatan-kegiatan bimbingan teknis yang diselenggaran oleh OPD hanya menghadirkan wajah-wajah lama. Karena target penyelenggara pelatihan juga berbeda, hanya target untuk menggugurakan program selesai.

Kritik salah satu pelaku UMKM yang kerap mengikuti pelatihan juga diamini Konsultan PLUT KUMKM Kementerian Koperasi, Nur Rahmat, SE. “Bukan ilmu yang dicari, dia hanya cari amplop,” kata Rahmat. Itulah mindset oknum UMKM sekarang. Orientasi tidak lagi kepada ilmu apa yang akan diterima.

Melainkan seberapa besar materi yang akan didapat setelah Bimtek. Hal itu jelas tidak mendidik. Sebagai konsultan dan motivator PLUT, kepada para pelaku UMKM selalu dipesan. UMKM harus tertarik mengikuti Bimtek dengan materi-materi baru, materi

yang sebetulnya mereka butuhkan.

Beberapa kali pelatihan yang diselenggaran OPD juga kerap dilihatnya dobel. Misalnya, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Perdagangan. Kadang-kadang materi Bimtek yang diberikan sama. Bahkan pesertanya juga sama. “Makanya saya bilang, ini kan menghabis-habiskan anggaran. Kalau mau pelatihan, kasi yang baru. Yang belum pernah diberikan kepada UMKM. Jangan sampai dobel budget,” ungkapnya.

Karena itulah, ia melihat Bimtek yang dilakukan oleh OPD bukan bersumber dari apa yang dibutuhkan para UMKM. Melainkan hanya kebutuhan dari birokrasi dan akademisi. Yang terpenting anggaran terserap. Ia menyodorkan beberapa kebutuhan mendesak UMKM saat ini.

Misalnya manajemen keuangan, reputasi manajemen, publik speaking, persoalan branding dan persoalan produknya UMK. Seharusnya itu yang diberikan dan di evaluasi. Karena itu, pola pelatihan yang dia budayakan sendiri, bagaimana UMKM berinisiatif melakukan pelatihan sendiri, mendatangkan narasumber sendiri dan berbiaya sendiri.

Sehingga jelas, mana UMKM yang bersungguh-sungguh ingin menjadi wirausaha. Ada tiga sebetulnya perlu diubah UMKM NTB. Perubahan pola mindset (mental blok), tidak lagi pelatihan berorientasi amplop, persoalan branding untuk membangun kepercayaan konsumen, dan publik speaking sebagai kemampuan membangun komunikasi dengan semua pihak. Ketiga ini yang menurut Rahmat belum maksimal dikuasai oleh UMKM. Itulah kebutuhan yang harus dilihat oleh pemerintah daerah. (bul)