Pelaku Industri Difasilitasi Supaya “Naik Kelas”

Tim ahli dari LIPI memperagakan alat pengering cabai dihadapan petani cabai di Kecamatan Jonggat, beberapa waktu lalu. (Suara NTB/kir)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perindustrian sebagai OPD sentral program industrialiasi yang menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi NTB akan memfasilitasi para pelaku industri naik kelas. Dari pelaku industri non formal, formal, industri kecil, menengah dan industri besar.

Program industrialisasi, kata Sekretaris, sekaligus Plt. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti,  SE,  ME, merupakan program strategis untuk meningkatkan nilai tambah atas seluruh komoditas lokal untuk meningkatkan pendapatan, menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Pendekatan dilakukan non formal, maupun formal.

Nuryanti, baru-baru ini dilantik sebagai Sekretaris Dinas, sekaligus Plt. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Namun konsep industrialisasinya sangat dipahami. Berbekal konsep pembangunan yang dibuat di Bappeda Provinsi NTB. Soal industrialisasi yang dicanangkan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, dalam perencanaan Dinas Perindustrian, tahun 2020 industrialisasi dilakukan lebih massif.

Dimulai dengan akan dibangunnya pabrik mini untuk produksi pakan ternak. Rencananya pabrik mini pakan ternak ini akan dibangun di komplek Sains Teknologi Industrialisasi Park (STIP) di Banyumulek, Lombok Barat. Industrialisasi dalam bentuk pengolahan bahan mentah berupa hasil jagung yang melimpah, menjadi pakan ternak ini diharapkan akan merangsang masuknya industri-industri lainnya ke NTB.

Baca juga:  Pemprov Bangun Tiga Pabrik Minyak Kayu Putih

Kapasitas produksi rencananya 1.000 – 5.000 ton/minggu. Akan dikelola dan dibisniskan oleh PT. Gerbang NTB Emas. Pasarnya, salah satu sasaran adalah para peternak unggas. Dengan dikembangkannya kampung unggas oleh Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan).

Berbicara industrialisasi tidak melulu berbicara soal industri-industri besar, terbangunnya pabrik. Tetapi  industrialisasi adalah bagaimana bahan-bahan mentah yang ada di daerah ini dapat diproduksi menjadi bahan jadi yang dijual dalam bentuk kemasan.

Menurut Nuryanti, menggalakkan industrialisasi dapat dilakukan dengan memberdayakan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) non formal yang jumlahnya mencapai 72.113 IKM. Kategori dikatakan non formal misalnya dilihat dari tidak adanya izin usaha. Tidak memiliki sertifikat halal, izin BPOM, PIRT dan lainnya. Sehingga produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing.

Baca juga:  Smelter akan Dibangun dengan Kapasitas 1,3 Juta Ton Konsentrat per Tahun

Quality kontrolnya yang tidak dimiliki. Itulah fokus kita ke depan, kita dampingi. Bekerjasama dengan dinas teknis di kabupaten/kota,” ujarnya. Di NTB terdapat 25 industri besar, 57 industri menengah, dan 13.069 industri kecil. Apa-apa yang menjadi kebutuhan para pelaku industri, itulah yang diintervensi. Masing-masing klasifikasi industri, akan ditreatment berbeda-beda.

Misalnya, industri kecil agar naik kelas menjadi industri menengah, akan dibantu peralatan-peralatan produksi. Peningkatan kapasitas dan kompetensi. Demikian juga dengan industri menengah, juga turut didorong naik kelas menjadi industri besar. “Kalau industri besar, treatmennya soal kebijakan-kebijakan. Akan kita fasilitasi,” ujarnya.

Share industri terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB, kata Yanti saat ini komposisinya 4,2 persen. Pada tahun 2023 target jangka menengahnya dapat naik menjadi 8 persen. Dinas Perindustrian melaksanakan beberapa kegiatan yang tertuang dalam naskah akademik rencana induk pembangunan industri di NTB. (bul)