Dewan Naikkan Target PAD Kota Mataram Menjadi Rp500 Miliar

Ilustrasi Uang (suarantb.com/pexel)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram harus bekerja ekstra. Pasalnya, Banggar DPRD Kota Mataram telah sepakat menaikkan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram dari Rp366,64 miliar lebih, menjadi setengah triliun rupiah atau Rp500 miliar.

Kesepakatan ini dihasilkan dalam rapat Banggar DPRD Kota Mataram yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Selasa, 1 Oktober 2019.

Mengiringi kenaikan target PAD yang semula  hanya disanggupi Rp366,64 miliar lebih oleh eksekutif menjadi setengah triliun rupiah, anggota Banggar, Drs. HM. Zaini mengusulkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pengelola PAD harus diajak menandatangani pakta integritas soal kesanggupan memenuhi target di tiap OPD yang mereka pimpin.

‘’Jadi harus ada itu pakta integritas kalau tidak sanggup memenuhi, mau mundur atau dimundurkan,’’ tegas mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini.

Anggota Banggar lainnya, Nyayu Ernawati, S.Sos., menyanangkan, tidak ada perubahan cara-cara eksekutif mengelola sumber-sumber PAD Kota Mataram. Seperti persoalan parkir.

Baca juga:  BPKAD Tak akan Bayar Pengerjaan Proyek Lewati 31 Desember

‘’Dari tahun ke tahun, retribusi parkir tepi jalan umum ini tidak bisa memenuhi target, berapapun yang diberikan,’’ sesalnya. Dia menduga banyak kebocoran di sektor perparkiran yang dikelola Dishub Kota Mataram. Namun sayangnya, tidak ada keinginan dari eksekutif untuk menyetop kebocoran ini. Yang tidak kalah memprihatinkannya adalah pajak hotel.

‘’Jumlah hotel bertambah tapi

targetnya kok menurun. Ini tidak nyambung dengan logika saya,’’ ucapnya. Oleh karena itu, lanjut Hj. Istiningsih, anggota Banggar dari fraksi PKS, harus ada upaya Dewan untuk melakukan pengawasan yang lebih nyata kepada eksekutif. ‘’Kalau dewan saja tidak didengar, maunya apa,’’ cetusnya.

Isti melihat PAD Kota Mataram jalan di tempat. Padahal, masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan. Apalagi jumlah perusahaan di Mataram disebutkannya tidak kurang dari 297 perusahaan. Karena bagaimanapun, PAD yang stagnan ini sudah pasti akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya.

Baca juga:  DAK Fisik untuk NTB Turun Drastis

Menurut IGB Hari Sudana Putra, SE, anggota Banggar dari Fraksi Demokrat, peningkatan PAD ini tidak bisa selesai di tataran teoritis belaka. Karena, saran yang pernah diusulkan Dewan untuk membentuk PD pasar dan PD parkir, hingga saat ini tidak kunjung terealisasi. Padahal, lanjut Gus Arik, daerah-daerah yang sudah menerapkan PD parkir maupun PD pasar, PAD nya dari dua sektor itu meningkat signifikan.

Melihat realita ini, mantan wakil Ketua DPRD Kota Mataram yang juga anggota banggar, H. Muhtar, SH., menyarankan agar pembentukan PD parkir maupun PD pasar menjadi inisiasi DPRD Kota Mataram. ‘’Karena kalau masih dengan pola yang sekarang, hasilnya tetap segitu-segitu saja. Di Mataram ini lebih kaya bos parkir ketimbang kepala dinas,’’ kelakarnya. (fit)